Sebab kata dia dari hasil perencanaan itu dihitung, tidak berdasarkan dengan Pendapatan Daerah.

"Semua masalah ini sebenarnya berawal dari perencanaan, kalau soal perencanaan yang pasti di Bappeda."

"Makanya Bappeda harus pintar-pintar, karena mereka sudah tahu, pendapatan sekian."

"Hitung pendapatan kemuka, pendapatan yang ril baru buka belanja, belanja itu buka wajib dulu, apa?."

"Gaji ini, baru nanti belanja-belanja program, ini disesuaikan, kalau pendapatan 10 jangan biking 20, yang pasti akan kacau, "timpalnya.

Lanjutnya, permintaan maaf jika hal itu ia harus sampaikan, sebab menurutnya jika perencanaan awal salah.

Maka semuanya akan salah dikemudian hari, seperti halnya dialami saat ini.

"Mohon maaf ini saya sampaikan, supaya berikut Bappeda buat jangan salah lagi."

Baca juga: Profil Ipda Bahrun Sahupala, Kapolsek Maba Selatan Halmahera Timur

"Karena kalau bikin sala akibatnya setiap kita punya permintaan ada tercantum di APBD, tapi uangnya tidak ada."

"Ini semua agar jadi bahan koreksi bagi kita semua, supaya ke depan dirancang sesuai dengan pendapatan."

"Kalau sampai dibuat lagi, maka ini sudah so talalu lagi oleh Bappeda, "tandasnya. (*)