Desa bukan halaman belakang Indonesia, desa adalah halaman depan Indonesia.

Kaitannya dengan itu, ia menegaskan tata kelola Pemdes harus dilaksanakan secara baik dan transparan.

"Harus ada tata kelola yang baik, harus ada Smart Government, harus ada transparan, akuntabel."

"Dan partisipasi warga dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik, pada pemerintah desa, "katanya.

Seraya mengimbau, agar seluruh Kepala Desa di pulau Morotai, untuk menyelenggarakan keterbukaan informasi publik.

Dan memberikan informasi publik secara mudah, kepada warga desa masing-masing.

"Warga harus bisa mengakses apa yang sudah dilakukan oleh Pemdes."

"Sebagai bagian dari transparansi, akuntabel dan bagian dari partisipasi masyarakat, "pintanya.

Selain itu, pihaknya sudah membuat kebijakan agar APBDes diumumkan.

Masih dikesempatan yang sama, Sekda Pulau Morotai, Suriani Antarani sangat berterima kasih.

Baca juga: Sentilan Taufik Madjid untuk Pemkab Morotai: Dana Desa Dipelintir, Puluhan BUMDes Tak Aktif

Kepada Komisi Informasi Pusat dan Tim Penilai Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa, atas penilaian ini.

Yang dilakukan secara obyektif, terhadap seluruh desa hingga diperoleh dan ditetapkan desa yang masuk nominasi.

Sebagai desa transparan salah satunya adalah Desa Yayasan, Kecamatan Morotai Selatan, Pulau Morotai. (*)