TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI - Komisi IV DPRD Maluku Utara melakukan rapat, dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Imran Yakub.
Rapat yang dipimpin Jasmin Rainu itu berlangsung di Sekertariat DPRD Maluku Utara, Senin (13/11/2023).
Dalam rapat tersebut, para wakil rakyat meminta berbagai keterangan terkait penataan pendidikan.
Baik program yang akan datang, dan evaluasi terhadap program di tahun 2023.
Baca juga: Usai Dilantik Lagi Jadi Kadikbud Maluku Utara, Imran Yakub Janji Tuntaskan Masalah Gaji Guru Honorer
Anggota Komisi IV DPRD Maluku Utara, Ruslan Kubais melayangkan pernyataan.
Terkait informasi miring, yang menjadi sorotan publik saat ini.
"Informasi ini berkaitan dengan pengangkatan dan pelantikan anda (Imran Yakub,red), "ucapnya.
"Karena itu saya minta arsip amar putusan Mahkamah Agung, tentang pengembalian anda."
"Sebagai pejabat tinggi pratama, yang tak terbukti bersalah dalam kasus dugaan Korupsi, "tegasnya.
Menurutnya, hal ini penting karena berkaitan dengan menyelesaikan informasi miring.
Tentang kejanggalan dalam pelantikan Imran Yakub, sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara.
Belum selesai Ruslan berbicara, Imran Yakub lantas memotong, sehingga Ruslan Kubais menggebrak meja.
"Intinya kasih arsip itu ke kita, biar kita tahu, kalau tidak, kami lapor anda ke KASN."
"Apalagi pelantikan anda sebagai Kepala Dinas, tidak melalui assessment, "pintanya.
Lanjutnya, ia juga mempertanyakan pembayaran gaji guru honorer daerah dan data guru PPPK.
Karena pihaknya menilai terdapat perbedaan data, antara Kepegawaian dan Dikbud Maluku Utara.
"Tidak ada informasi baru yang disampaikan, karena yang disampaikan merupakan masalah yang sudah jadi temuan."
"Saya juga pertegas kualitas pendidikan kita menyangkut sarana pendidikan, seperti komputer dan penetapan zonasi, "ucapnya.
Menanggapi semua hal itu, Imran Yakub memulai pembicaraan dengan informasi Rapat.
Di mana ia baru mengetahui adanya pertemuan tersebut jam dua siang.
"Sekitar jam dua lewat baru dapat undangan, tapi saya sangat berterima kasih."
"Karena saya selalu menjaga hubungan dengan semua mitra, termasuk DRPD, "ungkapnya.
Katanya, di dalam undangan Rapat tercantum maksud dan tujuan Rapat.
Yang mana membahas tentang program kerja tahun 2024, dan evaluasi program 2023.
"Mulai hari ini (Senin,red) saya baru masuk kantor, dan baru perkenalkan diri ke staf-staf."
"Karena itu, informasi soal pembahasan Rapat ini, saya belum kantongi, "ujarnya.
"Kepada para staf, saya juga mengatakan bahwa, aset kita di Ternate harus dikembalikan (Sofifi,red)."
"Saya juga minta ke Kabid GTK untuk tertibkan gaji, yang bersumber dari Dana BOS."
"Gaji yang saya dimaksud adalah gaji guru honorer daerah hingga PPPK, "jelasnya.
Terkait data yang diminta Komisi IV DPRD Maluku Utara, Imran Yakub berdalih belum bisa mempersiapkan.
Karena lebih mementingkan datang secepat mungkin, guna menghadiri Rapat.
Baca juga: APPI Maluku Utara Gelar Aksi, Minta Gubernur Anulir Pengangkatan Imran Yabub
"Berbeda data itu biasa, karena kita sama-sama punya niat baik untuk benahi pendidikan, "tuturnya.
Sembari menyikapi aksi geprak meja Ruslan Kubais, yang dinilainya sebuah euforia.
"Itu hanya dinamika di dalam Rapat, ketika saat penyampaian ada yang beda pendapat, "tandasnya. (*)