TRIBUN TERNATE.COM, SOFIFI- Kadis Pendidikan Maluku Utara, Imran Yakub ngotot dalam perencanaan evaluasi sejumlah Kepala Sekolah (Kepsek) SMA dan SMK.

Soal evaluasi Kepsek itu menurut dia, akan dilaksanakan  dalam waktu dekat ini, meski saat ini sudah memasuki momentum tahun politik.

"Jadi meski adanya syarat baru Permendiknas nomor 20 itu jabatan Kepsek itu sampai pada 16 tahun lamanya, tetapi setiap tahun jabatan tersebut harus dievaluasi," ucap dia, baru-baru ini saat ditemui Tribun Ternate.com dikantor Dikbud di Sofifi.

Menurut Imran, jika begitu maka pihaknya harus menunggu sampai 16 tahun baru  dievaluasi itu tak bisa, karena kemungkinan dalam perjalanan bekerja pasti Kepsek tersebut membuat kesalahan.

"Jadi jika Kepsek itu buat salah maka kita harus ambil sikap evaluasi, apalagi Kepsek itu sudah menjabat lebih dari 6 tahun. Bahkan kita temuan di beberapa SMA/SMK itu Kepsek menjabat mulai dari sekolah dibangun sampai saat ini, makanya proses evaluasi dan pergantian itu wajar dilakukan," ujarnya.

Baca juga: Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Malik Sillia Reses di SMA Muhammadiyah Ternate

Lanjutnya, jika tak ada evaluasi kinerja dan pergantian jabatan Kepsek maka itu tak ada lagi yang disebut penyegaran dalam satu organisasi.

"Apalagi kita temuan beberapa SMA/SMK di Maluku Utara ini sudah tak lagi konsisten, lalai dan tak tertib melaksanakan kebijakan kementerian maka harus kita evaluasi tak boleh didiamkan," jelasnya.

Ia menambahkan, keberhasilan pendidikan itu berada di sekolah, dan harapan pihaknya itu sekolah harus memahami kebijakan kementerian.

"Karena keberhasilan pendidikan itu bukan terletak di kami, apalagi saya ini hanya diberikan SK dari Gubernur," pungkasnya.(*)