TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI – Pemkab Halmahera Timur, Maluku Utara berhasil menurunkan angka Stunting sebesar 13,3 persen, dari 32,3 persen pada tahun 2022 menjadi 9 persen pada tahun 2023.

Meskipun demikian, Halmahera Timur menjadi satu-satunya kabupaten dari 10 kabupaten/kota di Maluku Utara yang belum menyelesaikan laporan pelaksanaan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting tahun 2023.

Kepala Bappeda Maluku Utara, M Sarmin S Adam, menyampaikan hal ini dalam sambutannya saat membuka acara Penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting.

"Halmahera Timur baru mencapai 93 persen karena belum menyelesaikan penginputan pada aksi 3.1 dan 3.2 terkait Rembuk Stunting, "ujarnya, Selasa (11/6/2024).

Baca juga: Levi Colwill Dikejar Liverpool hingga Bayern, Fans Chelsea: Tidak Dijual, Beli Saja di FIFA

Sarmin, alumni STPDN Jatinangor, menekankan pentingnya penurunan stunting sebagai prioritas nasional dan daerah.

Stunting, yang merupakan gangguan pertumbuhan anak akibat kekurangan gizi kronis, menjadi fokus utama pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

"Upaya pencegahan stunting membutuhkan keterpaduan penyelenggaraan intervensi gizi pada lokasi dan kelompok sasaran prioritas, "tegasnya.

Dengan pencapaian ini, Halmahera Timur menunjukkan komitmen yang kuat dalam upaya menurunkan angka Stunting.

Meskipun masih perlu menyelesaikan laporan administrasi, yang menjadi bagian penting dari penilaian kinerja aksi konvergensi.

Baca juga: Sekda Pemkab Halmahera Timur Maluku Utara Akui Kehadiran PNS Masih Minim, Berikut Solusinya

Pemerintah daerah diharapkan dapat segera menyelesaikan laporan tersebut, untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam program penurunan Stunting.

Acara yang berlangsung di Ternate ini dihadiri oleh berbagai pejabat penting termasuk Plh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ketua TPPS Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara, Kepala BKKBN Provinsi Maluku Utara, dan pimpinan perangkat daerah lainnya. (*)