TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI – Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Kuntu Daud, menyoroti lambatnya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Di mana, hingga memasuki triwulan kedua tahun anggaran 2025, dinilai belum menunjukkan perkembangan signifikan.

Kuntu mengungkapkan hal tersebut usai pertemuan antara pimpinan DPRD dan Gubernur Maluku Utara beberapa waktu lalu.

Baca juga: Halmahera Selatan Marak Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Fraksi PKB DPRD Desak Bentuk Pansus

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Maluku Utara Sherly Laos menyampaikan bahwa percepatan penyerapan anggaran akan mulai terlihat pada April 2025.

"Gubernur menyampaikan bahwa pada bulan April ini akan ada strategi yang disiapkan, termasuk penetapan skala prioritas pembangunan," ujar Kuntu, Senin (7/4/2025).

Ia menegaskan, DPRD akan melakukan pengawasan ketat terhadap realisasi anggaran di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).\

Menurutnya, optimalisasi penggunaan anggaran sangat penting agar program-program pemerintah benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Lebih lanjut, Kuntu juga menyinggung rencana evaluasi terhadap kinerja pimpinan OPD yang dinilai belum maksimal.

Baca juga: Curah Hujan Tinggi di Halmahera Timur, Rumah Guru dan Sekolah Terendam Banjir

Ia berharap Sherly Laos berani mengambil langkah tegas terhadap pejabat yang tidak menunjukkan kinerja sesuai harapan.

"Kita akan lihat setelah April nanti, apakah Gubernur akan melakukan evaluasi terhadap kepala OPD yang kinerjanya lemah," tandasnya.

Kuntu menambahkan, DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan sebagai bagian dari tanggung jawab dalam memastikan anggaran daerah digunakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. (*)