TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Sekprov Maluku Utara Samsuddin A Kadir secara resmi membuka Forum Lintas Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Bappeda Maluku Utara, Rabu (30/4/2025) di Bela Hotel, Ternate.

Forum ini menjadi salah satu momentum strategis dalam menyempurnakan Rencana Kerja (Renja) OPD dan RKPD Tahun 2026.

Rilis

Dalam sambutan tertulisnya, Sekprov menekankan bahwa forum ini adalah kelanjutan dari serangkaian proses perencanaan yang telah dilalui, mulai dari konsultasi publik RKPD, Musrenbang, hingga Forum Kepala Daerah.

Ia menyebut, forum lintas perangkat daerah ini penting untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan usulan program antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Baca juga: Gulung Persiga Gamtufkange 3-0, A.S Rummania ke Perempat Final Gurabati Open Turnamen 2025

"Tahun 2025 ini menjadi istimewa karena untuk pertama kalinya, pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjalankan siklus pembangunan dalam periode yang sama."

"Ini adalah kesempatan emas untuk mengoptimalkan kolaborasi lintas level pemerintahan,” ujar Samsuddin.

Ia juga menegaskan pentingnya kerja-kerja kolaboratif dan komunikasi aktif antar perangkat daerah agar sinergi program tidak hanya bersifat administratif, tetapi berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Saya harap forum ini dimanfaatkan sebaik mungkin untuk diskusi yang mendalam, saling memberi masukan, dan menyelaraskan arah pembangunan. Karena hanya dengan sinergitas, target pembangunan bisa tercapai lebih maksimal, "tambahnya.

Baca juga: UPP Babang Diduga Jadi Penyelundupan Narkoba, Polres Halmahera Selatan Bikin Pengembangan

Sementara itu Kepala Bappeda Maluku Utara Muhammad Sarmin S Adam dalam laporannya menjelaskan, forum ini merupakan tahapan krusial dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan daerah.

"Forum ini mempertemukan Organisasi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk membahas secara teknis usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan, agar selaras dengan prioritas pembangunan daerah, "jelas Sarmin.

Forum dihadiri oleh seluruh perwakilan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan kabupaten/kota se-Maluku Utara, sebagai upaya mendorong perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif, transparan, dan terintegrasi. (*)