TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Gubernur Maluku Utara Sherly Laos merespon cepat terkait kondisi jembatan putus di Halmahera Utara dan Halmahera Barat.

Pemprov Maluku Utara kucurkan sekitar Rp 4,4 miliar untuk perbaiki jembatan Pasawane putus akibat bencana longsor di Desa Saluta, Galela Utara, Halmahera Utara.

Lalu jembatan putus di Desa Roko, Galela Barat, Halmahera Utara yang juga diterjang longsor akibat intensitas hujan tinggi, dianggarkan Rp 2,1 miliar.

Baca juga: 3 Berita Populer Malut: Sherly Laos Pastikan Lelang 8 Jabatan Kadis - Perampingan Stuktur OPD

Baca juga: 8 Jabatan Kadis Kosong, Gubernur Maluku Utara Sherly Laos Pastikan Lelang Terbuka

Kemudian ruas jalan di Desa Kedi, Kecamatan Loloda, serta di Desa Goa, Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat, dianggarkan Rp 300 juta.

Total keseluruhan yang dikucurkan Pemprov Maluku Utara sebesar Rp 7,3 miliar yang bersumber dari data Belanja Tidak Terduga (BTT).

Merupakan penghubung ekonomi rakyat, Sherly Laos memastikan jalan maupun jembatan harus aman serta terhubung dengan baik.

"Jadi dari kemarin hujan deras itu kejadian hari Kamis (24 April 2025) dan hari Jumat kemarin, di jalan terjadi longsor,"

"Di Saluta, itu ada jembatan sekitar 30 meter, RAB nya yang dibutuhkan sekitar Rp 4,4 m. Kemudian hari Jumat tanggal 25 April, Roko, Galela Timur, ruas Kedi, Galela, itu longsor juga,"

"Penanganannya sekitar Rp 2,1 miliar. Kemudian Jailolo, Desa Goa, Ibu, longsor juga tapi cuma 16 meter sekitar Rp 300 juta,"

"Kemudian Lapida Rame Rp 500 juta, jadi total Rp 7,3 miliar. Rp 7,3 Miliar ini menggunakan data BTT biar segera diatasi," 

"Lengkapin aja dokumennya dan penyampainnya, bahwa ini bencana dan kita akan menggunakan dana BTT untuk beresin karena ini adalah ruas provinsi,"

"Bersurat aja, minggu ini selesaikan administrasi tanggal 5 bulan mei mulai pengerjaan, penunjukkan yang benar," tegas Sherly Laos.

Hal ini diunggah Sherly Laos melalui akun instagram pribadinya di @s_tjo, Selasa (29/4/2025).

Respon cepat Pemprov Maluku Utara.

Akibat jembatan putus & longsor di Halut dan Halbar (24–25 April 2025), akses warga sempat terputus.
Kami alokasikan Rp7,3 M dari Dana BTT untuk penanganan darurat.

Jalan harus aman & terhubung. Ekonomi harus jalan.
Rakyat harus terlindungi. Dikutip pada Jumat (2/5/2025).

Pemprov Maluku Utara Kucurkan Rp32 Miliar untuk Pendidikan Gratis

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara menggelontorkan anggaran sebesar Rp32 miliar untuk mendukung program pendidikan gratis bagi jenjang SMA, SMK, dan SLB, hingga sekolah swasta.

Di mana, program ini telah mulai dijalankan sejak April lalu.

Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, saat dikonfirmasi pada Jumat (2/5/2025) mengungkapkan bahwa anggaran ini merupakan komitmen pemerintah dalam menjamin akses pendidikan yang adil dan merata.

“Total anggaran pendidikan gratis yang dikucurkan tahun ini sebesar Rp 32 miliar. Perlu dicatat, ini bukan akumulasi untuk satu tahun penuh karena programnya sudah mulai berjalan sejak April 2025,” jelas Sarbin, usai memimpin upacara hari Pendidikan Nasional di halaman Kantor Dikbud di Sofifi.

Ia menjelaskan, skema anggaran disusun secara terintegrasi, memanfaatkan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa) yang bersumber dari pemerintah pusat, serta diperkuat dengan alokasi BOSDa dari APBD Provinsi.

“Kami optimis program ini bisa berjalan maksimal karena ditopang oleh dana transfer pusat dan daerah."

"Ini menjadi bukti keseriusan Pemprov dalam membebaskan biaya pendidikan untuk seluruh pelajar tingkat menengah atas di Malut,” tambahnya.

Sarbin Sehe juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap implementasi di lapangan.

Ia mengingatkan agar tidak ada lagi pungutan liar di sekolah, sebab semua kebutuhan dasar operasional sudah ditopang oleh BOSDa.

Baca juga: Bahu Libra Nyeri karena Gugup, Capricorn Prima: Ramalan Zodiak Kesehatan Jumat 2 Mei 2025

“Kami sadari, kebutuhan setiap satuan pendidikan berbeda, terutama antara SMA dan SMK. Tapi harapan kami, dengan dana ini semua kebutuhan mendasar dapat terpenuhi dan tidak ada lagi alasan untuk membebani siswa dengan pungutan tambahan,” tegas Sarbin.

Pendidikan gratis ini merupakan bagian dari program 100 hari kerja Sherly Laos dan Sarbin Sehe.

Pemprov juga menargetkan pelibatan sektor swasta dan CSR dalam mendukung kualitas pendidikan di Maluku Utara secara berkelanjutan. (*)