Pemprov Maluku Utara memperketat jadwal penyelesaian laporan keuangan menjelang pemeriksaan BPK tahun 2026.
Bappeda Maluku Utara menggelar rapat koordinasi bersama 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana program prioritas
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara menggelar rapat koordinasi bersama pimpinan OPD dan bendahara, Selasa (2/12/2025) di Ternate.
DPMPTSP Provinsi Maluku Utara menyiapkan sembilan langkah strategis untuk memperbaiki kualitas
"Pemerintah wajib memastikan masyarakat memiliki akses adil dan mudah terhadap layanan keuangan, "kata Sekprov Maluku Utara Samsuddin A Kadir
"DLH sudah turun kemarin. Jadi jangan lagi ada sikap ‘buang bola’ antara kedua perusahaan, "sentil Ketua DPRD Maluku Utara M Iqbal Ruray
"Pembangunan tak lagi terhambat faktor cuaca (hujan) sehingga kontraktor punya peluang besar percepat pekerjaan, "kata Wagub Maluku Utara Sarbin Sehe
Kata Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara dr. Julys Giscard, meningkatnya angka temuan kasus tak sepenuhnya menandakan memburuknya situasi
Sarbin Sehe menyebut, Pemprov Maluku Utara telah mencapai skor 88 persen dan masuk kategori zona hijau, melainkan perilaku ASN juga harus hijau
DLH) Provinsi Maluku Utara meninjau pencemaran lingkungan yang diduga berasal dari aktivitas PT Jaya Abadi Semesta (JAS) dan PT Alam Raya Abadi (ARA)
Gubernur Maluku Utara Sherly Laos menegaskan bahwa Ukom dilakukan untuk memastikan seluruh pejabat ditempatkan sesuai keahlian dan kapasitas
Kerja keras Pemerintah Provinsi Maluku Utara di bawah kepemimpinan Sherly Laos membuahkan hasil gemilang
"Ukum bukan menurunkan jabatan tapi rotasi dan suksesi agar formasi struktural berjalan lebih optimal, "kata Sakprov Maluku Utara Samsuddin A Kadir
"Maluku Utara tercatat memiliki 1.223 titik kebutuhan akses penyeberangan untuk pendidikan, "ungkap Samsuddin A Kadir
Gubernur Maluku Utara Sherly Laos mengungkapkan bahwa progres Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2025 telah mencapai sekitar 50 persen.
Sherly Laos berkomitmen memberikan satu hektare lahan untuk setiap keluarga yang tanahnya terdampak aktivitas perusahaan pemegang IUP
Pimpinan OPD yang mengikuti penilaian, Samsuddin A Kadir menyebut bahwa setiap hasil wawancara dan tes sebelumnya menjadi dasar penilaian objektif
Massa mendesak agar keputusan tersebut dicabut dan menilai prosesnya tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan proses hukum yang masih berjalan
Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Malut masih menyisakan sekitar Rp20 miliar
Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, memimpin rapat evaluasi program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025 untuk sejumlah Organisasi Perangkat Daerah