Kapolda Maluku Utara Tegaskan Sanksi Bagi Anggota yang Terlibat Bisnis BBM Ilegal

Ringkasan Berita:1. Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Arif Budiman menegaskan tidak akan memberi ruang bagi oknum anggota yang terlibat dalam bisnis BBM ilegal
2. Penegasan ini berlaku bagi personel yang nekat menyuplai BBM ke aktivitas pertambangan ilegal maupun untuk kepentingan pribadi
3. Pernyataan tegas ini menyusul sorotan publik terkait dugaan keterlibatan oknum aparat dalam distribusi BBM bersubsidi ke wilayah pertambangan

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Arif Budiman menegaskan tidak akan memberi ruang bagi oknum anggota yang terlibat dalam bisnis BBM ilegal.

Penegasan ini berlaku bagi personel yang nekat menyuplai BBM ke aktivitas pertambangan ilegal maupun untuk kepentingan pribadi.

Pernyataan tegas ini menyusul sorotan publik terkait dugaan keterlibatan oknum aparat dalam distribusi BBM bersubsidi ke wilayah pertambangan.

"Keterlibatan oknum penyuplai BBM di pertambangan ini juga menjadi atensi kami, "tegas Kapolda saat dikonfirmasi Tribunternate.com, Senin (25/5/2026).

Baca juga: Begini Strategi Kapolda Malut Brigjen Pol Arif Budiman Tangani Kasus Korupsi

"Anggota harus menghindari pelanggaran-pelanggaran, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat. Itu akan kita tindak tegas, "sambungnya.

Menurut Kapolda, BBM merupakan kebutuhan vital masyarakat yang tidak boleh disalahgunakan demi keuntungan kelompok tertentu, apalagi sampai mengganggu distribusi di lapangan.

Ia menekankan bahwa institusinya tidak akan mentolerir praktik-praktik seperti:

• Penimbunan BBM secara ilegal
• Penyalahgunaan jalur distribusi
• Penyuplaian BBM ke aktivitas tambang yang melanggar aturan

Demi mengantisipasi hal tersebut, pengawasan internal di lingkungan Polda Maluku Utara kini terus diperketat.

Baca juga: Brigjen Pol Arif Budiman Siap Dorong Pemda di Maluku Utara Aktifkan Perda Masyarakat Adat

Langkah ini diambil untuk mencegah keterlibatan aparat dalam praktik ilegal yang merugikan masyarakat dan negara.

"Sanksi tegas akan diberikan kepada anggota yang terbukti terlibat, tidak ada kompromi, "kata jenderal bintang satu tersebut.

Penegasan ini sekaligus menjadi peringatan keras bagi seluruh personel di Maluku Utara agar tetap menjaga integritas dan tidak memanfaatkan jabatan demi bisnis ilegal, terutama di sektor pertambangan dan energi. (*)