SPMB 2026 Jadi Momentum Pemerataan Pendidikan, Kadikbud Malut Rangkul Sekolah Swasta

Ringkasan Berita:

• Dikbud Maluku Utara memperkuat kolaborasi dengan SMA dan SMK swasta menjelang pelaksanaan SPMB 2026 untuk memperluas akses dan pemerataan pendidikan.
• Kadikbud Abubakar Abdullah mengapresiasi peran sekolah swasta serta mengajak mereka berpartisipasi dalam program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda).
• Sekolah swasta berharap aturan rombongan belajar diterapkan konsisten dan mengusulkan skema Bosda yang lebih mendukung kebutuhan operasional sekolah.

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI - Menjelang pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku Utara memperkuat kolaborasi dengan sekolah swasta guna memperluas akses dan pemerataan layanan pendidikan di daerah.

Langkah tersebut ditandai dengan pertemuan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Abubakar Abdullah, bersama 13 kepala SMA dan SMK swasta di Kota Ternate, Jumat (5/6/2026).  Berbagi strategi peningkatan mutu pendidikan serta kesiapan menghadapi SPMB 2026.

Dalam arahannya, Abubakar menyampaikan apresiasi atas peran masyarakat melalui yayasan pendidikan yang selama ini turut mendukung penyelenggaraan pendidikan di Maluku Utara.

Baca juga: Kadikbud Malut Imbau Lulusan SMP Manfaatkan SPMB 2026 dengan Baik

Menurutnya, keberadaan sekolah swasta telah memberikan kontribusi nyata dalam memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas layanan bagi peserta didik.

“Di Kota Ternate terdapat sekitar 14 SMA dan SMK yang dikelola oleh masyarakat melalui yayasan. Keberadaan mereka sangat membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan layanan pendidikan,” ujarnya, Jumat (5/6/2026) di Ternate.

Ia menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam sektor pendidikan harus terus diperkuat. Karena itu, Pemerintah Provinsi Maluku Utara berkomitmen mendorong kolaborasi yang lebih erat dengan sekolah-sekolah swasta sebagai mitra strategis dalam pembangunan sumber daya manusia.

Pada kesempatan tersebut, Abubakar juga mengajak seluruh sekolah swasta untuk berpartisipasi dalam program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda), yang menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam mendukung keberlangsungan pendidikan.

Sementara itu, para kepala sekolah swasta berharap pelaksanaan SPMB 2026 dapat dijalankan secara konsisten sesuai ketentuan jumlah rombongan belajar (rombel) yang telah ditetapkan. Mereka menilai kebijakan tersebut akan mendorong distribusi peserta didik yang lebih seimbang antara sekolah negeri dan swasta.

Selain itu, pihak sekolah swasta mengusulkan agar penyaluran Bosda dilakukan dengan pola sharing atau pembiayaan bersama. Menurut mereka, besaran bantuan yang tersedia saat ini belum sepenuhnya mampu menutupi kebutuhan operasional sekolah, termasuk biaya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang sebagian besar masih bergantung pada dana SPP peserta didik.

Melalui pertemuan ini, pemerintah daerah dan penyelenggara pendidikan swasta berharap dapat membangun sinergi yang lebih kuat dalam menyukseskan pelaksanaan SPMB 2026.

Kolaborasi tersebut diharapkan tidak hanya memperluas akses pendidikan, tetapi juga memperkuat pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Maluku Utara. (*)