Pemprov Malut
Kemenko Polkam Rakor dengan Pemprov Maluku Utara, Bahas Program Prioritas Presiden Prabowo
Brigjen TNI Kresno Pratowo menegaskan tujuan utama rakor ini adalah memastikan keselarasan kebijakan pusat dan daerah termasuk Maluku Utara
Penulis: Fizri Nurdin | Editor: Munawir Taoeda
TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI bersama Pemprov Maluku Utara menggelar rapat koordinasi (rakor) terkait implementasi program prioritas nasional Presiden RI Prabowo Subianto.
Program yang dibahas meliputi Makanan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, serta Renovasi Rumah Gratis. Rakor berlangsung di Royal Resto, Ternate, Rabu (27/8/2025).
Pertemuan strategis ini dihadiri Asisten II Setda Provinsi Malut, Ir. Sri Haryanti Hatari mewakili Gubernur Maluku Utara, Asdep Kemenko Polkam Brigjen TNI Kresno Pratowo, sejumlah Kepala OPD lingkup Pemprov Malut, Staf Teritorial Letkol Inf. Hari, Tenaga Ahli Muda Deputi Bidang Geostrategi DPN Kolonel Inf. Dodi Zulkarnain, Analis Kebijakan Madya Sun Gar Pinjaman dan SBSN, Kemenhan Kolonel Estu Mulyono, serta pejabat terkait lainnya.
Dalam arahannya, Brigjen TNI Kresno Pratowo menegaskan tujuan utama rakor ini adalah memastikan keselarasan kebijakan pusat dan daerah serta mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi Maluku Utara.
Baca juga: Kuras Miliaran Rupiah, Proyek Dinkes Halmahera Selatan di Pulau Makian Mangkrak
"Kami ingin mengidentifikasi permasalahan di daerah, memastikan sinkronisasi dengan kebijakan pusat."
"Sekaligus merumuskan solusi agar program prioritas Presiden Prabowo dapat berjalan dengan baik,"jelas Kresno.

Menurutnya, masukan dari Pemprov maluku Utara melalui Asisten II dan para kepala OPD sangat membantu pihak Kemenko Polkam dalam menyusun rekomendasi kepada pemerintah pusat.
"Intinya, kami akan membuat rekomendasi ke atas untuk menjembatani permasalahan di daerah. Kami juga akan terus melakukan monitoring dan evaluasi, "ujarnya.

Brigjen TNI Kresno Pratowo menambahkan, fakta-fakta yang disampaikan OPD menggambarkan kondisi riil di lapangan.
Sehingga diperlukan penguatan dukungan agar program prioritas tersebut lebih tepat sasaran.
Baca juga: Rapimpurda Tak Tuntas, Dialog Kepemudaan KNPI Halmahera Selatan Ricuh
"Seluruh matra TNI akan sepenuh hati mendukung. Program matra selama ini sudah berjalan, baik melalui koordinasi dengan pemerintah daerah maupun lewat satuan khusus seperti Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP),"tegasnya.
Lebih lanjut, pembentukan BTP di seluruh Indonesia bertujuan memperkuat pembangunan daerah dengan fokus pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan kesehatan.
"Kalau ini bisa diimplementasikan dengan baik, saya yakin akan sangat membantu program pembangunan di daerah, "tandasnya. (*)
Sekprov Maluku Utara Pimpin Rapat Percepatan Realisasi Anggaran, Serapan Baru Capai 43 Persen |
![]() |
---|
Pemprov Maluku Utara Usung SIMATA, Promosi ASN Kini Berbasis Digital dan Kinerja |
![]() |
---|
Pemprov Maluku Utara Anggarkan Pembangunan Jembatan Songa–Wayatim di APBD 2026 |
![]() |
---|
Fakta-fakta 6 Pejabat Pemprov Malut Terseret Kasus 31 PPPK Titipan: Jabatan Terancam |
![]() |
---|
Gubernur Maluku Utara Sherly Laos Prioritaskan Jembatan Songa–Wayatim demi Keselamatan Pelajar |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.