Kejari Halmahera Selatan Bantah Isu Politisasi Kasus Korupsi BPRS, Osten: Tidak di SP3

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Kejari Halmahera Selatan, Maluku Utara membantah isu politisasi kasus korupsi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Saruma Sejahtera.

Lembaga Adhiyaksa itu memastikan proses penyidikan kasus ini dilakukan secara profesional dan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

"Tidak ada itu politisasi, kasus masih tetap jalan, "ujar Kasi Intel Kejari Halmahera Selatan Osten Gerhan saat bertemu masa aksi dari BARAH, Senin (8/9/2025).

Selain bantah isu politisasi, pihaknya juga membantah isu kasus BPRS Saruma Sejahtera akan dihentikan atau SP3.

Baca juga: DPRD Halmahera Selatan Merespons Polemik Pelantikan 4 Kades: Buka Peluang Angket

Hal ini menyusul adanya pengembalian kerugian negara Rp 15 miliar saat proses penyelidikan dan penyidikan berlangsung.

"Kemudian kasus BPRS ini belum di SP3, sementara masih penyidikan. Kita masih tunggu petunjuk pimpinan, "tutur Osten.

Osten menambahkan, pihaknya menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi ahli. Selanjutnya dilakukan gelar perkara untuk menentukan tersangka.

"Pak Kajari telah menyampaikan bahwa akan pemeriksaan ahli. Jadi nanti kita tunggu proses selanjutnya seperti apa. Tapi yang pasti belum ada SP3, "tegasnya.

Selain kasus korupsi BPRS, Osten menyebut dugaan korupsi anggaran beasiswa yang melekat di Dinas Pendidikan pada 2022 sebesar Rp 1 miliar lebih juga masih dalam penyelidikan.

Baca juga: PUPR Halmahera Selatan: Jalan Hotmix Pulau Makian Sudah 94 Persen, Tahun Depan di Makian Barat

Uang miliaran rupiah itu diperuntuhkan ke mahasiswa di Sekolah Tinggi Pertanian (STP) Labuha, sekarang Unsan Bacan. 

Namun seiring berjalannya waktu, ada dugaan mahasiswa fiktik dalam menerima beasiswa.

"Kasus ini juga sementara jalan, kami juga sudah periksa sejumlah orang sebagai saksi, "tandas Osten. (*)