Korupsi Halmahera Selatan
BREAKING NEWS: Kejari Halmahera Selatan Tetapkan Sarifa Tersangka Korupsi
Nilai kerugian negara dalam kasus ini berdasarkan hasil hitung BPKP sebesar Rp 500 juta, "kata Kajari Halmahera Selatan Ahmad Patoni
Penulis: Nurhidayat Hi Gani | Editor: Munawir Taoeda
lihat foto
TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Kejari Halmahera Selatan, Maluku Utara menetapkan satu tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana penunjang adminstrasi perkantoran puskesmas dan jaringan (PAPPJ) 32 Puskesmas.
Tersangka merupakan mantan Bendahara Dinas Kesehatan (Dinkes) Halmahera Selatan berinisial SHS alias Sarifa.
Ia menjadi tersangka pertama dalam kasus dana PAPPJ tahun anggaran 2019 sebanyak Rp 1,2 miliar lebih.
"Tersangka berinisial SHS diduga melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor) terkait dana kegiatan penunjang adminstrasi perkantoran puskesmas, "ujar Kajari Halmahera Selatan Ahmad Patoni dalam konfersensi pers, Rabu (20/8/2025).
Baca juga: DP3A Ternate Perluas Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak, Sasar Sekolah hingga Kecamatan
Modus operandi yang dilakukan tersangka, kata Patoni, adalah membuat tanda terima penyaluran dana tersebut ke 32 Puskesmas namun tidak sesuai dengan nilai dana yang diterima.
Selain itu, beberapa Bendahara Puskesmas yang diperiksa sebagai saksi juga mengakui tidak pernah menandatangani kutasinsi tanda terima dana PAPPJ.
"Sehingga penyidik Pidana Khusus (Pidsus) menganggap perkara ini cukup (bukti) untuk menetapkan SHS ini sebagai tersangka, "jelasnya.
Lebih lanjut, Patoni menyebut nilai kerugian negara dalam kasus ini berdasarkan hasil hitung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebesar Rp 500 juta lebih.
Baca juga: Pemprov Maluku Utara Fasilitasi Cita-cita Siswa/i Lewat Program-program Unggulan
"Itu hitungan BPKP yang diduga dikorupsi oleh pihak tersangka (SHS). Dan yang bersangkutan saat itu sebagai Bendahara Dinas Kesehatan, "ungkapnya.
SHS alias Sarifa pun dijerat melanggar pasal 2 ayat (1) junto pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat 2 dan 3 UU nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor.
"Subsidernya melanggar pasal 3 junto pasal 18 ayat (1) huruf a.b ayat 2 dan 3 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara, "tandas Ahmad Patoni. (*)
| Ini Alasan Polda Maluku Utara Belum Menahan Bahrain Kasuba Atas Dugaan Korupsi |
|
|---|
| Kakak Beradik yang Juga Keponakan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba Diperiksa Polisi |
|
|---|
| Mantan Bupati Halmahera Selatan Bahrain Kasuba Kabur Lewat Pintu Belakang Usai Diperiksa Polisi |
|
|---|
| Keponakan Gubernur Maluku Utara Bahrain Kasuba Tersangka, Polisi Bakal Periksa Ulang Minggu Ini |
|
|---|
| Polisi Janji Ungkap Kasus Proyek Dana Pinjaman Rp 150 Miliar di Halmahera Selatan |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.