Abdul Hamid Dirut Prima Niaga Halmahera Selatan Akan Dievaluasi karena Jarang Berkantor

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Kinerja Direktur Utama (Dirut) Perusda Prima Niaga, Halmahera Selatan, Maluku Utara Abdul Hamid Souwakil, akan dievaluasi karena jarang berkantor.

Bahkan, kantor Prima Niaga yang beralamat di Kompleks Sarumah Central Busssines District (SCBD), Jl. Poros Panamboang, Desa Tuokona Kecamatan Bacan Selatan itu tampak tak terurus dan ditumbuhi semak belukar.

Wakil Bupati Halmahera Selatan Helmi Umar Muchsin memastikan evaluasi itu akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Kami akan melakukan evaluasi secara total agar seluruh perangkat yang bekerja di Perusda ini dapat menyesuaikan dengan visi yang sedang kita kerjakan untuk 4 tahun ke depan, "katanya, Rabu (10/9/2025).

Baca juga: DPRD Halmahera Selatan Cecar Direktur RSUD Labuha Soal Obat dan Pengelolaan Limbah Medis

Helmi menilai, Perusda merupakan kunci penting dalam melakukan kegiatan ekonomi yang berdampak lansung terhadap masyarakat.

"Jadi Perusda ini adalah alat penting yang patut untuk diperbaiki dalam menunjang kegiatan ekonomi yang memiliki implikasi terhadap masyarakat, "imbuhnya.

Helmi sebelumnya juga memastikan permintaan penyertaan modal ke Perusda ini tidak diakomodir dalam APBD-P 2025.

Kepastian ini ia sampaikan saat menjawab tuntutan massa aksi dari Barisan Rakyat Halmahera Selatan (BARAH) dan Cipayung Plus dalam aksi demonsrtrasi di depan Kantor Bupati, Senin (8/9/2025).

Di mana massa mendesak pemerintah daerah menindaklanjuti rekomendasi KPK terkait penutupan Perusda Prima Niaga, karena tidak menyumbang pendapatan bagi daerah.

"Sekarang ini kita tidak sedang mengalokasikan anggaran. Kita menginginkan rencana kerja dan rencana bisnisnya itu bisa berimplikasi kepada pendapatan asli daerah, "ujar Helmi.

Pemkab Halmahera Selatan, lanjut Helmi, menginginkan Perusda Prima Niaga menjadi 'pendekar' PAD. Karena itu, proposal bisnis Prima Niaga harus menunjukan target laba setiap tahun.

Baca juga: Potret Bupati Halmahera Timur Ubaid Yakub Berbagi Kue dengan Warga Desa Nyaolako

Misalnya target pencapaian dari 2026 sampai 2030 jika mendapat penyertaan modal dari pemerintah daerah.

"Kenapa saya bicara begini, di tengah efisiensi anggaran, tuntutan kemandirian fiskal bagi pemerintah daerah itu menjadi keharusan. Jadi mau tidak mau pengalokasian belanja ke kegiatan-kegiatan produktif, "jelasnya.

"Program Bupati adalah agromaritim, kita berharap agromaritim ini bisa tercipta sebuah ekosistem bisnis yang berimplikasi kepada pertumbuhan ekonomi masyarakat dan PDRB Halmahera Selatan, "sambung Helmi. (*)