Internal Komisi II Kembali Memanas, Ketua DPRD Malut Iqbal Ruray: Hormati Tatib dan Mekanisme

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI – Polemik internal Komisi II DPRD Maluku Utara kembali mencuat meski sebelumnya sudah difasilitasi lewat rapat kelembagaan.

Ketua DPRD Malut, Iqbal Ruray, akhirnya buka suara menanggapi kisruh yang tak kunjung reda itu.

Menurut Iqbal, dinamika perbedaan pendapat merupakan hal biasa. Namun, jika sudah menyangkut kelembagaan, seharusnya keputusan yang diambil dijalankan bersama.

Baca juga: Soal Pelunasan Utang Pemprov Maluku Utara, Ini Penjelasan Sarbin Sehe

“Kalau itu hanya pendapat pribadi, bukan berarti menjadi sikap resmi. Tapi kalau sudah difasilitasi Badan Kehormatan (BK,red) dan diputuskan lewat komunikasi dengan pimpinan DPRD, ya harus dijalankan,” tegas Iqbal kepada wartawan, Sabtu (13/9/2025).

Menanggapi isu adanya dugaan kudeta oleh tujuh anggota DPRD terhadap Yulin Mus sebagai Ketua Komisi II, Iqbal membenarkan sempat terjadi ketegangan.

“Kemarin memang ada masalah, sudah difasilitasi, bahkan sudah ada pernyataan maaf. Tapi hari ini muncul lagi, jujur saya juga bingung,” katanya.

Iqbal menekankan bahwa pimpinan DPRD hanya berperan sebagai fasilitator, bukan pengendali penuh.

“Kalau pimpinan sudah bicara, tapi anggota tidak mau mendengar, lalu mau dengar siapa lagi? Susah kalau tidak mau diatur,” ujarnya.

Ia mengingatkan, DPRD memiliki tata tertib yang jelas, termasuk masa jabatan ketua komisi yang berlangsung dua setengah tahun.

"Artinya, kalau masa jabatan belum selesai, seharusnya dihormati. Kecuali ada rekomendasi resmi dari BK yang menyatakan seorang anggota bermasalah, barulah bisa diberikan sanksi hingga keputusan pencopotan,” jelasnya.

Iqbal juga menilai jika masalah Komisi II terus berulang, bisa menjadi preseden buruk bagi komisi lain.

Baca juga: Mobil Puskesmas Lede Taliabu Terbalik di Tanjakan Desa Tolong, Satu Nakes Dilarikan ke Klinik

“Kalau ini diputar ulang terus, bisa jadi contoh yang tidak baik,” tegasnya.

Ditanya soal sikap Fraksi Golkar, Iqbal menegaskan partainya tidak dalam posisi membela Yulin Mus secara personal.

“Golkar hanya menegaskan agar semuanya berjalan sesuai tata tertib. Kalau aturan jelas, ya harus dipatuhi. Jadi bukan soal membela atau tidak, tapi soal menghormati komitmen dan mekanisme yang berlaku,” pungkasnya. (*)