Jalan di Taliabu Belum Naik Status, Muammil Sunan: Hambat Ekonomi dan Pembangunan

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI– Akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Muammil Sunan, menyoroti belum adanya peningkatan status jalan di Kabupaten Pulau Taliabu, baik menjadi jalan provinsi maupun nasional.

Menurutnya, infrastruktur jalan memiliki peran vital dalam distribusi barang dan mobilisasi penduduk. Kondisi jalan yang buruk bukan hanya memperlambat arus logistik, tetapi juga menghambat aktivitas perdagangan, produksi, hingga memicu kesenjangan sosial-ekonomi.

“Kalau jalan rusak, distribusi barang jadi lambat, mobilitas masyarakat pun terganggu. Dampaknya langsung terasa pada kegiatan produksi dan perdagangan lokal. Pada akhirnya, hal ini memperlebar kesenjangan ekonomi maupun sosial,” tegas Muammil saat dikonfirmasi Tribunternate.com, Selasa (30/9/2025).

Baca juga: Presiden Prabowo: Pembangunan 30 RSUD untuk Daerah Terpencil Termasuk Taliabu di Maluku Utara

Ia menambahkan, selama status jalan di Taliabu masih berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten, pembangunan tidak akan berjalan optimal karena keterbatasan anggaran daerah.

“Oleh karena itu, peningkatan status jalan menjadi jalan provinsi sangat diperlukan."

"Dengan begitu, pembangunan jalan bisa lebih cepat dilakukan dan pada gilirannya akan mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian masyarakat Taliabu,” ujarnya.

Iswanto Ungkap Alasan Pembangunan Jalan di Pulau Taliabu Terhambat

Anggota Komisi III DPRD Maluku Utara, Iswanto ST, menegaskan bahwa salah satu kendala pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Pulau Taliabu adalah status jalan.

Hingga kini, ruas jalan di Taliabu masih berstatus jalan kabupaten, belum ada yang masuk kategori jalan provinsi maupun nasional.

“Selama statusnya masih jalan kabupaten, Pemprov Malut tidak bisa melakukan intervensi pembangunan secara penuh. Karena itu, usulan peningkatan status jalan harus segera diajukan oleh pemerintah daerah,” ujar Iswanto, Senin (29/9/2025) kepada Tribunternate.com.

Menurutnya, DPRD Malut melalui Komisi III telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, termasuk dengan Bupati Salsabila Mus.

Ia mendorong agar Pemkab segera menyiapkan data teknis untuk mendukung pengusulan ke pemerintah pusat.

“Sekarang ada skema pembangunan jalan nasional melalui program IMPRES. Setiap kabupaten/kota bisa mengusulkan ruas jalan tertentu asalkan memenuhi unsur teknis. Proses pengusulan akan ditutup pada 2026, jadi Pemkab Taliabu jangan sampai terlambat,” tegasnya.

Iswanto mencontohkan, saat ini sudah ada 23 ruas jalan di Kota Ternate yang dibiayai oleh Balai Jalan dan Jembatan. Karena itu, ia menekankan agar Taliabu juga memanfaatkan peluang yang sama.

“Kendalanya bukan di anggaran, melainkan pada usulan resmi dari pemerintah daerah. Kalau tidak ada usulan, maka jalan-jalan di Taliabu akan tetap berstatus kabupaten."

"Sampai sekarang, sejengkal pun ruas jalan di sana belum masuk kategori provinsi ataupun nasional,” jelasnya.

Ia berharap Taliabu masuk dalam program pembangunan jalan nasional pada 2026, sekaligus membuka akses konektivitas yang lebih luas.

Selain persoalan jalan, Iswanto juga menyoroti kebutuhan pembangunan infrastruktur lain di Taliabu, seperti pemecah gelombang di Desa Daipe serta penanganan banjir di beberapa sungai.

“Ini masuk dalam program besar yang nanti harus dikaji. Apakah bisa ditangani lewat skema balai atau tetap melalui program pemerintah daerah, itu yang harus dipastikan,” katanya.

Politisi asal Dapil Ternate–Halmahera Barat itu menegaskan, konektivitas di Taliabu masih sangat terbatas, baik lewat darat maupun laut. Saat ini, transportasi laut hanya mengandalkan satu kapal penumpang.

Baca juga: Tindak Lanjut Permendagri Nomor 12, DPMD Taliabu Rampungkan Profil Desa

“Bayangkan, Taliabu sudah lama berdiri sebagai kabupaten, tapi fasilitas laut masih minim. Ini tanggung jawab bersama, bukan hanya saya."

"Ada juga peran DPRD kabupaten, DPRD provinsi, hingga pemerintah pusat yang harus ikut mendorong,” ujarnya.

Iswanto menegaskan, DPRD Malut akan terus mengawal aspirasi masyarakat Taliabu dalam setiap rapat paripurna maupun rapat kerja bersama mitra, agar daerah itu tidak lagi tertinggal dalam pembangunan infrastruktur. (*)