Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

Kemenkum Malut

Kemenkum Malut Fokus Reformasi Birokrasi untuk Pengentasan Kemiskinan dan Pengendalian Inflasi

Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementeria Hukum (Kemenkum) Maluku Utara harus berdampak bagi masyarakat

Dok. Kemenkum Malut
LAYANAN - Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkirm, mengatakan bahwa Kemenkum Malut memiliki target pelaksanaan reformasi birokrasi pada level tematik, yakni kontribusi dalam pengentasan kemiskinan dan pengendalian inflasi melalui harmonisasi produk hukum daerah terkait.  

TRIBUNTERNATE.COM – Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementeria Hukum (Kemenkum) Maluku Utara harus berdampak bagi masyarakat sesuai program prioritas pembangunan.

Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkirm, mengatakan bahwa Kemenkum Malut memiliki target pelaksanaan reformasi birokrasi pada level tematik, yakni kontribusi dalam pengentasan kemiskinan dan pengendalian inflasi melalui harmonisasi produk hukum daerah terkait. 

“Harmonisasi produk hukum daerah yang dilakukan Kanwil Kemenkum Malut didorong agar ranperda (rancangan peraturan daerah), maupun rancangan peraturan kepala daerah (ranperkada) turut berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan pengendalian inflasi,” ungkap Argap Situngkir dalam keterangannya, Senin (6/10/2025). 

Baca juga: FKIK Unkhair Ternate Beri Tips Sukses SNPMB untuk Siswa SMA IT Nurul Hasan

Sementara itu, Plt Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Irwan Kadir, dalam arahan apelnya menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkum Malut telah melakukan pemenuhan data dukung pelaksanaan reformasi birokrasi per September 2025 dengan capain 100 persen.

Baca juga: Peringatan Dini BMKG Hari Ini 7 Oktober 2025: Cuaca Ekstrem Ancam Sejumlah Wilayah di Maluku Utara

Capaian tersebut dari implementasi pembangunan zona integritas, maupun rencana kerja tahunan reformasi birokrasi pada level general menyangkut pelaksanaan tugas administrasi, dan level tematik menyangkut pengentasan kemiskinan dan inflasi. 

Irwan menambahkan, publik sebagai pengguna layanan dapat terlibat dalam survei kepuasan masyaratan, survei integritas pelayanan, dan survei penilaian integritas untuk memberikan masukan bagi Kanwil Kemenkum Malut dalam peningkatan kualitas pelayanan. 

“Pelayanan publik jadi prioritas Kanwil Kementerian Hukum Malut sebagai satker berpresikat zona integritas wilayah bebas dari korupsi (wbk), yang saat ini sedang menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani (wbbm,” pungkasnya. (*)

Sumber: Tribun Ternate
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved