HUT ke 26 Maluku Utara, Eks Ketua DPRD Syaiful Bahri Ruray Ingatkan Ini

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI — Mantan Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Syaiful Bahri Ruray, menilai usia ke-26 tahun Provinsi Maluku Utara menjadi momentum refleksi dan evaluasi arah pembangunan daerah.

Menurutnya, perjuangan panjang lahirnya Provinsi Maluku Utara tidak boleh berhenti hanya pada kebanggaan sejarah, tetapi harus diimbangi dengan komitmen bersama memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

“Mudah-mudahan di usia ke-26 ini kita semua bisa bercermin, mengevaluasi diri, dan bersama-sama berbuat lebih baik untuk Maluku Utara. Provinsi ini adalah salah satu yang paling berdarah-darah proses perjuangannya dibanding 38 provinsi lainnya di Indonesia,” ujar Syaiful usai menjadi pembicara dalam kegiatan Story Telling Sang Pejuang, di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Maluku Utara, Sofifi, Kamis (9/10/2025).

Baca juga: 12 Ramalan Shio Besok Jumat 10 Oktober 2025 Lengkap soal Cinta, Karier, Nomor Hoki

Tokoh yang juga dikenal sebagai salah satu penggagas pemekaran Maluku Utara itu mengingatkan, wilayah Maluku memiliki sejarah penting dalam perjalanan pembentukan Republik Indonesia.

Ia menuturkan, Maluku termasuk dalam delapan provinsi pertama yang dibentuk setelah proklamasi kemerdekaan, namun pembagian wilayah antara Maluku dan Maluku Utara menjadi proses yang paling panjang dan penuh dinamika.

“Maluku itu salah satu dari delapan provinsi awal kemerdekaan yang dibentuk sehari setelah proklamasi oleh Soekarno dan GRIP Pusat. Semua daerah sudah terbagi, hanya Maluku yang proses pembagiannya paling lama,” ucapnya.

Lebih lanjut, Syaiful menilai kepemimpinan Gubernur Sherly Laos dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe perlu memperkuat fokus pembangunan pada kebutuhan dasar masyarakat, terutama di sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Ia menekankan, program pendidikan gratis dan layanan kesehatan gratis harus terus digalakkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan hingga ke pelosok.

“Kondisi geografis Maluku Utara yang luas dengan jumlah penduduk hanya sekitar 1,25 juta jiwa menuntut kebijakan pembangunan yang merata. Masih banyak wilayah terpencil yang belum terhubung baik dengan pusat pemerintahan di Sofifi maupun pusat ekonomi di Ternate,” kata Syaiful yang juga mantan anggota DPR RI dari Dapil Maluku Utara.

Ia mencontohkan, masyarakat di Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, lebih memilih bepergian ke Banggai Kepulauan untuk menuju Jakarta daripada ke Ternate karena kondisi infrastruktur yang belum memadai.

Hal serupa juga terjadi di Kepulauan Sula yang aktivitas ekonominya tidak sepenuhnya bergantung pada Sofifi atau Ternate.

Baca juga: Haji Robert dan NHM Peduli Beri Dukungan Nyata Bagi Pasien Jantung dari Maluku Utara

“Ini menunjukkan bahwa infrastruktur kita masih belum terintegrasi. Pembangunan harus berpihak pada pemerataan akses dan mobilitas masyarakat,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Syaiful berharap momentum hari jadi ke-26 Provinsi Maluku Utara tidak hanya menjadi seremoni tahunan, melainkan menjadi titik balik bagi pembangunan yang lebih adil, merata, dan berorientasi pada pelayanan publik.

“HUT ke-26 ini harus menjadi saat untuk menata ulang arah pembangunan, agar Maluku Utara benar-benar menjadi rumah besar yang sejahtera bagi semua warganya,” pungkasnya. (*)