Samsuddin A Kadir: Pemeriksaan Tematik Fokus Pada Optimalisasi PAD Maluku Utara

TRIBUNTETNATE.COM, SOFIFI - Sekprov Maluku Utara Samsuddin A Kadir menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).

Hal ini disampaikan usai rapat koordinasi (Rakor) bersama Gubernur Maluku Utara Sherly Laos, Kepala BPK RI Perwakilan Malut, sejumlah bupati dan wali kota, serta pihak perusahaan tambang dan industri, Senin (13/10/2025).

Samsuddin menjelaskan, rapat tersebut membahas upaya peningkatan PAD, terutama melalui evaluasi dan pemeriksaan tematik oleh badan pemeriksa keuangan (BPK) yang tengah dilakukan di Halmahera Selatan dan Halmahera Tengah.

"Pemeriksaan ini bersifat tematik, kali ini fokus pada sektor pendapatan daerah, "ungkap Samsuddin A Kadir.

Baca juga: 8 Bulan Pimpin Maluku Utara, Berikut Program Unggulan Sherly Laos-Sarbin Sehe

"Sebelumnya, pemeriksaan tematik dilakukan pada bidang pendidikan dan pengentasan kemiskinan."

"Sekarang, BPK menyoroti sejauh mana pengelolaan pajak daerah sudah berjalan efektif, "sambungnya.

Menurutnya, pemeriksaan tersebut tidak terbatas pada kendaraan bermotor atau pajak tertentu saja, tetapi mencakup keseluruhan proses pengelolaan PAD, termasuk mutasi kendaraan berpelat luar daerah dan validasi data penerimaan pajak di setiap kabupaten/kota.

"Masih ada dua kabupaten yang menjadi sampel uji petik dalam pemeriksaan ini. Hasil dari dua daerah itu nantinya akan menjadi dasar kesimpulan umum terhadap pelaksanaan pemungutan PAD di Maluku Utara, "jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa pemeriksaan ini bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan agar setiap aparatur pengelola pajak daerah bekerja secara maksimal dan transparan.

"Melalui pemeriksaan ini, kita ingin tahu apakah para petugas penagihan pajak sudah menjalankan tugasnya dengan baik, dan apakah masih ada potensi kebocoran yang perlu segera ditindaklanjuti, "tegas Samsuddin A Kadir.

Lebih lanjut, rapat tersebut tidak menghasilkan keputusan formal, melainkan menjadi forum koordinasi dan penyamaan persepsi antara pemerintah dan lembaga pemeriksa.

Baca juga: Anggarkan Rp 20 Miliar, Gubernur Maluku Utara Sherly Laos All Out Tangani Tuntutan Warga Jambula

"Kehadiran para peserta sudah sangat baik. Mereka akan menyampaikan hasil pembahasan ini kepada pimpinan masing-masing. Kita hanya menyampaikan informasi agar tidak ada kesalahpahaman ke depan, "ujarnya.

Ia pun berharap hasil pemeriksaan tematik ini dapat menjadi dasar perbaikan sistem pemungutan dan pelaporan PAD di seluruh wilayah Maluku Utara, sekaligus meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

"Kita berharap ada kesadaran bersama bahwa pelaporan pajak daerah itu wajib. Pemeriksaan ini justru membantu kita memperbaiki yang masih kurang, "tandasnya. (*)