Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

DPRD Maluku Utara

Wakil Rakyat Taliabu Sindir Pemprov Maluku Utara: Kalau Tak Peduli, Lepaskan Saja Kami!

"Sebagai wakil rakyat dari daerah terluar (Taliabu) saya ingin melihat sejauh mana kepedulian Pemprov Maluku Utara terhadap kami, "tegas Mislan Syarif

Penulis: Sansul Sardi | Editor: Munawir Taoeda
Istimewa
STATEMENT: Anggota DPRD Maluku Utara daerah pemilihan (Dapil) Kepulauan Sula - Pulau Taliabu Mislan Syarif melontarkan kritik tajam terhadap Pemprov Maluku Utara pada sidang paripurna R-APBD Induk 2026, Selasa (14/10/2025) 

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Suasana rapat paripurna penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Maluku Utara 2026 di Gedung DPRD Maluku Utara, Selasa (14/10/2025) mendadak tegang.

Anggota DPRD Maluku Utara dari daerah pemilihan (Dapil) Kepulauan Sula - Pulau Taliabu, Mislan Syarif melontarkan kritik tajam terhadap pemerintah provinsi yang dinilainya tidak memberi perhatian kepada daerahnya.

Ia mengetakan, Pulau Taliabu sama sekali tidak mendapatkan jatah pembangunan dari APBD-P 2025.

"Sebagai wakil rakyat dari daerah terluar, saya ingin melihat sejauh mana kepedulian pemerintah provinsi terhadap kami di Sanana (ibu kota kabupaten Kepulauan Sula) dan Taliabu."

Baca juga: BMKG Peringatkan Hujan Lebat 15-16 Oktober 2025: Maluku Utara Masuk Wilayah Terdampak

"Jangan terlalu tergesa-gesa mengesahkan A-PBD Induk 2026, karena pada APBD-P 2025 kemarin, Taliabu nihil program pembangunan."

STATEMENT: Anggota DPRD Maluku Utara daerah pemilihan (Dapil) Kepulauan Sula - Pulau Taliabu Mislan Syarif melontarkan kritik tajam terhadap Pemprov Maluku Utara pada sidang paripurna R-APBD Induk 2026, Selasa (14/10/2025)
STATEMENT: Anggota DPRD Maluku Utara daerah pemilihan (Dapil) Kepulauan Sula - Pulau Taliabu Mislan Syarif melontarkan kritik tajam terhadap Pemprov Maluku Utara pada sidang paripurna R-APBD Induk 2026, Selasa (14/10/2025) (Istimewa)

"Plt Kadis PUPR sendiri menyebut tidak ada satu pun program untuk kami, "ungkapnya dengan nada kecewa.

Tidak hanya itu, Maslan juga menyoroti inkonsistensi pemerintah daerah.

"Saat pembahasan, katanya ada program untuk Taliabu, tapi setelah ketok palu, ternyata kosong."

"Hal seperti ini jangan sampai terulang lagi di 2026, "ujar Mislan penuh pengharapan.

Bahkan ia juga mengancam jika pemerintah provinsi terus mengabaikan Pulau Taliabu, maka lebih baik daerah tersebut dilepaskan untuk bergabung ke Sulawesi Tengah (Sulteng).

"Kalau Pemprov tidak mau urus kami, lepaskan saja. Taliabu siap bergabung dengan Sulteng, "tegasnya.

Dengan nada cukup tinggi, Mislan juga menyinggung kondisi keuangan daerah.

"Apalagi anggaran Maluku Utara di pusat 2026 akan dipotong Rp 700 miliar lebih."

"Anggaran yang ada saja belum habis dibelanjakan, bagaimana mau minta tambahan lagi ke pusat?."

Baca juga: RUU ASN Buka Peluang PPPK Diangkat Jadi PNS, Ini Alasannya

"Lihat saja daya serap anggaran Pemprov sekarang, sangat rendah, "ungkapnya.

Tak lupa ia juga menegaskan bahwa sikapnya murni untuk memperjuangkan keadilan bagi masyarakat daerahnya.

"Sudah terlalu sering kami bicara soal ini. Kalau sikap saya memperjuangkan keberpihakan untuk Taliabu dianggap salah, saya siap di-PAW. Saya hanya menuntut keadilan bagi negeri saya, "tandas Mislan. (*)

Sumber: Tribun Ternate
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved