Pendapatan Daerah Turun Rp 709 Miliar di R-APBD Induk 2026 Pemprov Maluku Utara

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 dalam rapat paripurna DPRD Maluku Utara, Selasa (14/10/2025) di Sofifi.

Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa R-APBD Induk 2026 disusun secara realistis dan adaptif terhadap perubahan fiskal nasional, terutama setelah adanya penurunan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

"Kita perlu memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat."

"2026 bukan sekadar soal angka, tapi soal arah kebijakan yang berorientasi hasil, "tegasnya.

Baca juga: BMKG Peringatkan Hujan Lebat 15-16 Oktober 2025: Maluku Utara Masuk Wilayah Terdampak

Pendapatan daerah Maluku Utara pada 2026 ditargetkan sebesar Rp 2,79 triliun, turun sekitar Rp 709 miliar atau 20,23 persen dibanding APBD-P 2025 yang Rp 3,5 triliun.

Pendapatan asli daerah (PAD) ditargetkan Rp 1,165 triliun, relatif stabil dengan penurunan kecil sebesar 0,18 persen.

Pendapatan transfer dari pemerintah pusat turun tajam menjadi Rp 1,63 triliun, atau berkurang 30,25 persen dari tahun sebelumnya.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah tetap di angka Rp 212 juta.

"Penurunan ini memang signifikan, tapi justru menjadi momentum bagi kita untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi PAD dan inovasi pendapatan baru, "ujar Sarbin Sehe.

Sementara itu belanja daerah pada 2026 dirancang sebesar Rp 2,81 triliun, berkurang Rp 679 miliar (19,41 persen) dari tahun sebelumnya.

Menurut Wagub, kebijakan ini diarahkan untuk mengefisienkan belanja rutin dan memperbesar porsi belanja modal produktif, terutama untuk jalan, jembatan, pendidikan, dan kesehatan.

"Kita akan memangkas perjalanan dinas dan rapat-rapat yang tidak produktif."

"Fokus kita adalah membangun infrastruktur dan meningkatkan kualitas layanan dasar masyarakat, "jelasnya.

Dengan postur pendapatan dan belanja tersebut, R-APBD Induk 2026 mengalami defisit sebesar Rp 23,24 miliar yang masih berada di bawah ambang batas fiskal daerah.

Penerimaan pembiayaan sebesar Rp 28,24 miliar, bersumber dari proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2025.