Penyebab Sarbin Sehe Dihujani Interupsi Pada Paripurna R-APBD Induk 2026 Pemprov Maluku Utara

TRIBUNTETNATE.COM, SOFIFI - Suasana rapat paripurna penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Maluku Utara 2026 diwarnai ketegangan.

Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe yang hadir mewakili Gubernur Maluku Utara Sherly Laos dihujani interupsi bertubi-tubi oleh anggota DPRD Maluku Utara.

Rapat yang digelar di ruang Paripurna DPRD Maluku Utara, Sofifi, Selasa (14/10/2025) itu dipimpin Ketua DPRD Maluku Utara M Iqbal Ruray.

Namun belum lama dimulai, sejumlah legislator langsung menyampaikan protes keras karena belum menerima dokumen R-APBD Induk 2026 dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Baca juga: BMKG Peringatkan Hujan Lebat 15-16 Oktober 2025: Maluku Utara Masuk Wilayah Terdampak

"Kami belum pegang dokumennya, "teriak sejumlah wakil rakyat saat sidang.

Anggota Fraksi Golkar, Johan Josias Maneri, menjadi yang pertama menyampaikan interupsi.

Ia menilai penyampaian R-APBD Induk 2026 tanpa dokumen resmi menunjukan lemahnya tata kelola pemerintahan daerah.

"Kita sering bicara soal good governance, tapi mohon maaf, sampai saat ini kami belum pegang dokumennya."

"Bagaimana mungkin kami bisa membahasnya secara serius? kalau belum ada (dokumen), "tegas Johan.

Sesuai PP nomor 12 tahun 2019, kepala daerah wajib menyampaikan dokumen R-APBD beserta penjelasannya paling lambat 60 hari sebelum akhir tahun anggaran.

Namun kondisi yang terjadi justru berpotensi membuat pembahasan R-APBD Induk 2026 hanya bersifat formalitas.

"Agenda Banmus besok itu sudah jadwal pandangan fraksi. Tapi logikanya, dokumen setebal ini mana mungkin dibaca dalam satu malam? Jangan sampai sidang ini cuma formalitas belaka, "ucap Johan.

Ketua Fraksi PKB, Muhajirin Bailussy, turut melayangkan kritik serupa.

Ia menilai, penyampaian R-APBD Induk 2026 tanpa kehadiran lengkap TAPD menunjukan minimnya keseriusan pemerintah provinsi dalam proses perencanaan.

"Sampai kita duduk di ruang paripurna ini tidak ada satupun dokumen rangkuman R-APBD yang dibagikan."

"Bahkan Ketua TAPD dan Kepala BPKAD tidak hadir. Ini paripurna DPRD, bukan rapat tingkat desa, "semprotnya.

Sementara itu anggota Fraksi Gerindra, Mislan Syarif, menilai angka-angka yang disampaikan masih bersifat normatif tanpa detail substansi.

"Jangan sampai angka-angka ini hanya retorika. DPRD tak pernah dapat dokumen dari awal, tapi nanti diberitakan seolah keterlambatan APBD karena DPRD, "sindir Mislan.

Ia juga mengungkap adanya kasus di mana program prioritas yang sebelumnya diusulkan hilang dari postur APBD tanpa penjelasan dari TAPD.

Anggota Fraksi PDI-P, Said Banyo, mengusulkan agar agenda pandangan fraksi yang dijadwalkan Rabu (15/10) ditunda hingga seluruh anggota DPRD menerima dokumen resmi R-APBD Induk 2026.

"Bagaimana mungkin kami memberikan pandangan tanpa dasar dokumen lengkap? Ini soal transparansi dan tanggung jawab publik, "tegasnya.

Nada keras juga datang dari Fraksi Hanura melalui Iswanto, ST, yang menilai pemerintah provinsi tidak serius menjalankan siklus anggaran sesuai aturan.

"Permendagri nomor 77 sudah jelas bahwa penjelasan kepala daerah atas R-APBD harus disertai dokumen lengkap kepada DPRD."

"Kalau dokumen saja tidak diberikan, bagaimana mau kolaborasi?, "tegas Iswanto.

Ia bahkan mengkritik ketidakhadiran Sekretaris Daerah dalam rapat pembahasan sebelumnya dengan alasan menerima tamu.

Baca juga: RUU ASN Buka Peluang PPPK Diangkat Jadi PNS, Ini Alasannya

"Ini masa depan Maluku Utara yang sedang dibahas, bukan agenda seremonial."

"Kalau dokumen hanya jadi simbolis, Fraksi Hanura akan menolak pembahasan lebih lanjut, "tandasnya.

Paripurna akhirnya ditutup tanpa keputusan final. Ketua DPRD Maluku Utara M Iqbal Ruray berjanji akan menindaklanjuti permintaan DPRD untuk menunda agenda pandangan fraksi hingga seluruh dokumen R-APBD Induk 2026 diterima oleh para anggota dewan. (*)