Keseimbangan Ekonomi dan Lingkungan Hidup Masyarakat Lingkar Tambang adalah Prioritas Pemprov Malut

Ringkasan Berita:

• Kegiatan ini diselenggarakan oleh Yayasan Makulila Maluku Utara bekerja sama dengan Ombudsman RI.
• Dihadiri lembaga negara, perusahaan tambang, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan mahasiswa, guna membahas upaya peningkatan kualitas layanan publik bagi masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.
• Kari La Etje menegaskan bahwa pemerintah menaruh perhatian besar pada keseimbangan antara geliat ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup.

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Kadri La Etje, membuka secara resmi dialog publik bertema “Peningkatan Layanan Publik yang Inklusif dan Akuntabel di Masyarakat Lingkar Tambang”.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Yayasan Makulila Maluku Utara bekerja sama dengan Ombudsman RI dan berlangsung di Waterboom Ternate, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Rabu (5/11/2025).

Dialog ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga negara, perusahaan tambang, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan mahasiswa, guna membahas upaya peningkatan kualitas layanan publik bagi masyarakat di sekitar wilayah pertambangan - agar lebih partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Baca juga: Soal Dugaan Korupsi Tunjangan DPRD Malut, Samsuddin: Pemprov Hormati Proses Hukum

Baca juga: Pembahasan RAPBD 2026 Berlanjut, Sekprov Malut Tekankan Penyesuaian Anggaran dan Efisiensi Belanja

Membacakan sambutan Gubernur, Kadri menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum dialog tersebut. Menurutnya, dengan pertumbuhan ekonomi Malut yang termasuk tertinggi secara nasional, perlu ada perhatian serius untuk memastikan manfaatnya dirasakan merata oleh masyarakat lingkar tambang.

“Pertumbuhan ekonomi Malut sangat pesat, tetapi masih terdapat ketimpangan kesejahteraan di beberapa wilayah lingkar tambang. Forum seperti ini penting untuk merumuskan solusi agar aktivitas pertambangan membawa manfaat nyata bagi masyarakat lokal,” ujar Kadri.

Ia menegaskan bahwa pemerintah menaruh perhatian besar pada keseimbangan antara geliat ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup.

“Pengelolaan sektor tambang harus memberi kemaslahatan tanpa merusak lingkungan. Pemerintah daerah mendukung program pemberdayaan masyarakat oleh yayasan, LSM, dan pihak swasta termasuk BUMN,” tambahnya.

Kadri La Etje juga mengingatkan tentang kewajiban perusahaan pertambangan sesuai UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terutama terkait pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).

Sementara itu, SVP Corporate Secretary PT Antam Tbk Yulan Kustiyan dalam sambutannya menyampaikan komitmen perusahaan untuk terus berkontribusi pada pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat lingkar tambang.

“Kami memang tidak menanam, tapi memanen. Karena itu kami berkewajiban memberikan manfaat kembali kepada masyarakat,” ujar Yulan.

Ia menjelaskan bahwa Antam kini fokus pada program pemberdayaan ekonomi berbasis creating shared value dan blue economy, di antaranya pelatihan pengelolaan sampah menjadi kompos yang melibatkan warga.

“Kami ingin masyarakat tidak hanya bergantung pada tambang. Saat aktivitas tambang berhenti, mereka tetap siap dan mandiri melalui sektor pertanian, perikanan, dan peternakan,” jelas Yulan.

Dialog publik tersebut turut dihadiri anggota Ombudsman RI Dr. Hary Susanto selaku Keynote Speaker, Ketua Ombudsman Malut, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta mahasiswa.

Forum ini diharapkan menjadi ruang diskusi produktif untuk merumuskan rekomendasi kebijakan dan langkah bersama demi penguatan layanan publik dan pemberdayaan masyarakat lingkar tambang di Malut.

Forum diskusi turut menghadirkan narasumber antara lain:

1. Dr. Azis Hasyim (Akademisi Unkhair)
2. Ajin Syaputra (Kepala Pemeriksaan 3,Keasistenan Utama V Ombudsman RI)
4. Said Marsaoly (Ketua Salawaku Institut)

Kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam mendorong tata kelola pertambangan yang inklusif dan berkeadilan, serta memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Maluku Utara. (*)