Cuaca Ekstrem Hambat Pekerjaan Fisik, Pemprov Malut Pertimbangkan Adendum Kontrak

Ringkasan Berita:

• Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, memimpin rapat evaluasi pelaksanaan anggaran Tahun 2025 bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
• Rapat berlangsung di lantai IV Kantor Gubernur, Kelurahan Sofifi, Kota Tidore Kepulauan, Selasa (11/11/2025).
• Usai rapat, Sarbin menyampaikan, evaluasi akan dilanjutkan pekan ini karena masih ada sejumlah OPD yang belum hadir.

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI — Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, memimpin rapat evaluasi pelaksanaan anggaran Tahun 2025 bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Rapat berlangsung di lantai IV Kantor Gubernur, Kelurahan Sofifi, Kota Tidore Kepulauan, Selasa (11/11/2025).

Usai rapat, Sarbin menyampaikan, evaluasi akan dilanjutkan pekan ini karena masih ada sejumlah OPD yang belum hadir.

Baca juga: Kejujuran Membimbing Aries, Libra Berkomitmen: Ramalan 12 Zodiak, Rabu 12 November 2025

“Rapat ini masih berlanjut. Kamis dan Jumat besok kita undang kembali seluruh OPD supaya hadir lengkap,” ujar Sarbin.

Menurutnya, fokus evaluasi adalah serapan anggaran, khususnya pada proyek-proyek konstruksi dan pengadaan.

“Yang paling utama konstruksi dan pengadaan. Kita ingin melihat bagaimana progres lapangan, dan apakah realisasinya sinkron dengan pembayaran."

"Tidak mungkin progres fisik baru 60 persen, tapi bayarannya sudah 80 persen. Itu tidak masuk akal,” tegasnya.

Saat ditanya mengenai tingkat serapan anggaran, Sarbin mengungkapkan angka saat ini berada di rentang 40 sampai 50 persen.

“Posisi serapan kita 40 sampai 50 persen. Kita optimis sampai Desember bisa mencapai 85 persen. Tapi angka 40 persen ini memang mengkhawatirkan,” katanya.

Ia menjelaskan, cuaca ekstrem dan curah hujan tinggi menjadi faktor yang berpotensi menghambat pekerjaan fisik.

Sarbin tidak menutup kemungkinan adanya langkah adendum jika situasi di lapangan membutuhkan penyesuaian.

“Kalau utang itu kan biasanya tidak ada uang tapi pekerjaan selesai. Ini berbeda, karena uangnya ada. Kita berharap pekerjaan selesai tepat waktu sehingga tidak ada utang."

“Langkah adendum mungkin diambil. Tapi semua akan melihat perkembangan sampai akhir tahun anggaran,” ujarnya.

Sarbin menegaskan, teguran kepada OPD dan pihak ketiga yang lambat bekerja sudah dilakukan. Pemprov juga telah menggelar rapat khusus bersama kontraktor proyek-proyek besar di Dikbud dan PUPR.

“Kami sudah panggil pihak ketiga. Harapan saya, itu menjadi efek domino agar pekerjaan di lapangan bisa lebih cepat,” katanya.

Ia menyoroti khusus pekerjaan fisik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Maluku Utara.

“Kalau Anda memenangkan lelang, Anda harus bertanggung jawab. Kerjanya harus lebih cepat, jangan sampai tidak selesai,” tegasnya.

Dalam laporan sementara yang diterimanya, progres pelaksanaan pekerjaan PUPR berada pada rentang 40–58 persen.

Baca juga: 12 Ramalan Zodiak Besok Kamis 13 November 2025: Cancer Untung, Virgo Konflik Batin

“PUPR ada yang melapor 40–48 persen, ada yang 58 persen,” ungkapnya.

Sementara untuk Dikbud, progres rehab bangunan hampir seluruhnya selesai, namun pembangunan baru masih bervariasi.

“Pekerjaan rehab hampir selesai semua. Untuk bangunan baru, ada yang 48 persen, ada 52 persen, ada juga yang baru 38 persen,” ucapnya. (*)