Pemkab Halmahera Selatan Dapat Kucuran Dana Rp 100 Miliar untuk Pembangunan BPVP

Ringkasan Berita:1. Pemkab Halmahera Selatan dapat kucuran dana Rp 100 miliar untuk pembangunan BPVP
2. Jika tidak ada ral melintangm pembangunan BPVP akan direalisasi pada tahun depan
3. Pembangunan BPVP di Desa Tuokona, Kecamatan Bacan Selatan di atas lahan seluas 12 hektare

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Pemkab Halmahera Selatan, Maluku Utara bakal mendapat kucuran dana sebesar Rp 100 miliar lebih dari bank dunia untuk pembangunan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) pada 2026.

Ada pun pembangunan BPVP tersebut berlokasi di Desa Tuokona, Kecamatan Bacan Selatan di atas lahan seluas 12 hektare.

Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Halmahera Selatan Daud Djubedi mengatakan, perencanaan proyek ini telah memasuki tahap penyusunan manajemen konstruksi (MK) oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

"Kami sudah berkonsultasi dengan Menteri Ketenagakerjaan dan juga melakukan rapat bersama pihak bank dunia."

Baca juga: Bupati Halmahera Selatan Bassam Kasuba Buka Kejuaraan Cabor Saruma 2025

"Dan pada Januari-Februari 2026 akan masuk ke tahapan tender, "ungkap Daud dalam keterangannya, Minggu (16/11/2025).

Dikatakan, pembangunan BPVP seharusnya sudah berjalan pada awal 2025. 

Hanya saja tertunda akibat efisiensi anggaran pemerintah pusat yang berdampak pada terkoreksinya alokasi pembiayaan melalui APBN.

"Rencana pembiayaan awal kan dari APBN, tapi ada kebijakan efisiensi sehingga ada donor dana dari Bank Dunia dan tidak lagi menggunakan APBN. Untuk target pekerjaan nanti akan disampaikan oleh Kemenaker, "jelas Daud.

Lebih lanjut Daud mengungkapkan bahwa BPVP Halmahera Selatan yang dibangun dengan dukungan bank dunia, masih berstatus satuan pelayanan (Satpel) dari BPVP Ternate.

Status tersebut ditetapkan karena adanya kebijakan teknis terkait regulasi kepegawaian.

"Karena faktor regulasi teknis kepegawaian, maka masih berstatus Satpel BPVP Ternate. Setelah itu akan diusulkan lagi agar nantinya bisa berdiri sendiri, "tuturnya.

Baca juga: 4 Warga Halmahera Selatan yang Jadi Korban TPPO Sudah Dalam Pengamanan Pemerintah Myanmar

Meski berstatus Satpel, ia memastikan infrastruktur serta fasilitas penunjang BPVP yang akan dibangun nantinya, sangat memadai untuk mendukung kegiatan pelatihan masyarakat.

Karena itu, kehadiran BPVP sangat strategis dalam meningkatkan kualitas SDM dan membuka lebih banyak peluang pelatihan bagi masyarakat Halmahera Selatan.

"Infrastruktur dan fasilitas pendukung dipastikan sangat memadai dan menunjang kebutuhan pelatihan masyarakat. Ini demi peningkatan SDM yang memadai, "pungkas Daud. (*)