BPKP dan Gubernur Maluku Utara Sherly Laos Bahas Proyek Jalan Trans Kieraha

Ringkasan Berita:1. Pembahasan proyek jalan trans kieraha dilakukan, salah satunya terkait penentuan HPS

2. Paket jalan trans kieraha dapat ditekan berdasarkan dokumen feasibility study (FS)

3. Semua regulasi pembiayaan proyek ini akan dilakukan sesuai regulasi

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Maluku Utara bersama Dinas PUPR Maluku Utara kembali bertemu dengan Gubernur Maluku Utara Sherly Laos, untuk membahas lanjutan pembangunan infrastruktur Jalan Trans Kieraha, Selasa (25/11/2025).

Kepala Perwakilan BPKP Maluku Utara Tri Wibowo Aji menjelaskan bahwa dalam pengawasan anggaran sebelumnya, pihaknya menemukan sejumlah efisiensi dalam proses perencanaan maupun penganggaran, terutama terkait penentuan harga perkiraan sendiri (HPS) dan analisis standar biaya yang dinilai tidak tepat.

"Kami melihat ada analisis standar biaya yang tidak efisien. Karena itu Gubernur meminta BPKP menganalisis seluruh standar biaya, termasuk HPS, baik untuk APBD-P maupun APBD Induk 2026, "ujarnya.

Tri menyebutkan, hasil evaluasi BPKP sejauh ini menunjukkan analisis standar biaya (ASB) untuk APBD 2026 berada pada angka Rp 153,10 miliar, sementara efisiensi pada APBD-P 2025 mencapai Rp 11,32 miliar.

Baca juga: 12 Ramalan Shio Besok Kamis 27 November 2025 Lengkap soal Cinta, Karier, Nomor Hoki

Lebih jauh, ia mengungkapkan bahwa perencanaan dua paket jalan trans kieraha berdasarkan dokumen feasibility study (FS) telah memiliki perkiraan biaya yang pada akhirnya dapat ditekan secara signifikan.

"Dari evaluasi sementara, terdapat efisiensi sekitar Rp 390,61 miliar untuk APBD 2026. Semua temuan ini sudah kami sampaikan kepada Gubernur."

"Beliau berharap metode evaluasi seperti ini terus digunakan, dan nantinya kami bersama Dinas PUPR akan mengikuti regulasi yang berlaku di Kementerian PUPR, "jelasnya.

Tri menambahkan, awalnya anggaran yang direncanakan untuk Jalan Trans Kieraha mencapai Rp600 miliar untuk ruas Ekor–Kobe, dan dua ruas lainnya sekitar Rp400 miliar, sehingga totalnya menembus Rp1 triliun lebih.

"Setelah dikoreksi, terjadi efisiensi lebih dari Rp390 miliar atau sekitar 41 persen. Angka ini sangat besar dan bisa dialokasikan untuk pembangunan prioritas lainnya, "tegasnya.

Karena proyek jalan trans kieraha dikerjakan dengan skema multiyears, anggarannya akan dibagi ke beberapa tahun ke depan

Dengan adanya efisiensi lanjutan, total anggaran pada APBD Induk 2026 ikut turun dari Rp 90 miliar lebih menjadi Rp 66 miliar.

Tri menegaskan pentingnya integritas dalam pelaksanaan pembangunan.

"ULP maupun kontraktor harus bekerja dengan menjunjung tinggi integritas. Kami juga mengajak masyarakat ikut mengawal proyek ini."

"Kami selalu mengingatkan Gubernur, berlari cepat boleh, tapi jangan pernah melanggar aturan. Dan sejauh ini beliau sangat mematuhi itu, "tuturnya.

Sementara itu Plt Kepala Dinas PUPR Maluku Utara Risman Iriyanto Djafar memastikan bahwa proyek Jalan Trans Kieraha sudah dilengkapi dokumen perencanaan yang sesuai standar.