Tantangan Terbesar Dalam Program Perumahan di Maluku Utara Bukan Keterbatasan Anggaran, Tapi . . .

Ringkasan Berita:1. Tantangan terbesar dalam program perumahan bukan semata keterbatasan anggaran, melainkan persoalan data yang belum selaras dan masih terfragmentasi
2. Konsolidasi data RTLH melalui FGD akan menjadi kunci efektivitas intervensi pemerintah pada tahun anggaran 2026
3. Samsuddin: Tanpa adanya data yang presisi program tidak akan tepat sasaran

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Pemprov Maluku Utara mulai membenahi fondasi kebijakan perumahan dengan menjadikan akurasi data rumah tidak layak huni (RTLH) sebagai penentu utama keberhasilan program pada 2026.

Penegasan ini mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk 'Sinergi Integrasi Pemutakhiran Data RTLH Provinsi Maluku Utara Tahun 2025' yang resmi dibuka Sekprov Maluku Utara Samsuddin A Kadir di Safirna Golden Hotel Ternate, Rabu (17/12/2025).

FGD yang berlangsung selama dua hari tersebut mempertemukan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor.

Dalam sambutannya, Samsuddin yang mewakili Gubernur Maluku Utara Sherly Laos menekankan bahwa tantangan terbesar dalam program perumahan bukan semata keterbatasan anggaran, melainkan persoalan data yang belum selaras dan masih terfragmentasi.

Baca juga: Proyek-proyek Ini Akan Dikerjakan di Pulau Obi Halmahera Selatan 2026, Anggarannya Sentuh Rp 23 M

Ia menilai konsolidasi data RTLH melalui forum ini akan menjadi kunci efektivitas intervensi pemerintah pada tahun anggaran 2026.

"Tanpa data yang presisi, program tidak akan tepat sasaran. Konsolidasi hari ini menjadi titik tumpu pelaksanaan kebijakan perumahan ke depan, "tegas Samsuddin.

Pemerintah provinsi sendiri menargetkan penurunan backlog perumahan melalui alokasi anggaran sebesar Rp 19,85 miliar pada 2025, yang akan menyasar ratusan penerima manfaat di berbagai kabupaten/kota.

Program tersebut meliputi pembangunan dapur sehat (53 persen), rehabilitasi atau peningkatan kualitas hunian (28 persen) serta pembangunan rumah layak huni baru (19 persen).

Tidak sampai di situ, ia juga menyoroti 4 fokus utama yang diharapkan lahir dari FGD ini, yakni:

1. Penyeragaman standar teknis hunian

2. Sinkronisasi data lintas program dan lintas level pemerintahan

3. Validasi lapangan berbasis bukti digital, serta

4. Keberlanjutan dampak ekonomi

Data RTLH yang tervalidasi termasuk melalui dokumentasi foto geotagging dinilai mampu menekan risiko administratif sekaligus mendukung perencanaan kebutuhan material dan pemanfaatan tenaga kerja lokal, terutama di wilayah kepulauan.

Menutup sambutannya, Samsuddin mengapresiasi keterlibatan seluruh peserta dan menegaskan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antar pemangku kepentingan.

Baca juga: Proyek-proyek Ini Akan Dikerjakan di Pulau Obi Halmahera Selatan 2026, Anggarannya Sentuh Rp 23 M