Pemprov Maluku Utara Dorong Optimalisasi PAD Usai Terima LHP BPK 2025

Ringkasan Berita:1. Pemprov Maluku Utara akan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan asli daerah (PAD) di 2026
2. Hal itu menyusul arahan BPK RI Perwakilan Maluku Utara usai penyerahan LHP Semester II 2025
3. Pajak bumi dan bangunan, pajak air permukaan dan lain sebagainya yang memiliki potensi akan dimaksimalkan

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe menegaskan pentingnya mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan asli daerah (PAD) di 2026.

Hal itu menyusul arahan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku Utara usai penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II 2025.

Menurut Sarbin, terdapat sejumlah sektor pajak yang harus digarap secara maksimal, di antaranya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Air Permukaan serta Pajak Alat Berat yang dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan daerah.

"Potensi pajak alat berat sangat besar. Jika seluruh perusahaan diwajibkan melakukan pemungutan secara optimal, pendapatan daerah bisa kita tingkatkan secara signifikan, "ujarnya kepada Tribunternate.com, Kamis (22/1/2026) di Ternate.

Baca juga: Sengketa Lahan Dodinga Halbar Masuki Tahap Pencocokan Objek, PN Ternate Kaji Kelanjutan Eksekusi

Untuk itu, pemerintah provinsi mulai mengambil langkah konkret dengan melakukan penelaahan ulang terhadap tugas dan fungsi seluruh Pimpinan OPD.

Ia mengaku memimpin langsung koordinasi bersama staf ahli dan para asisten guna memetakan potensi PAD di masing-masing OPD.

"Kami berharap setiap OPD memiliki kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Kalau ada potensi, itu harus dimaksimalkan, "tegasnya.

Ditambahkan, kinerja OPD dalam mengelola dan menggali PAD akan dievaluasi secara berkala.

Karena itu ia menargetkan mulai Februari seluruh OPD sudah aktif melakukan komunikasi dan langkah nyata di lapangan.

Selain itu, ia juga mendorong perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Maluku Utara agar lebih proaktif dalam memenuhi kewajiban kepada daerah dan negara, baik melalui skema wajib pungut pajak maupun kontribusi lainnya.

"Perusahaan-perusahaan akan kita ajak berkomunikasi, baik dalam bentuk kewajiban pajak maupun kontribusi melalui program CSR, "harap Sarbin Sehe.

Contoh kontribusi PT Tractors Tbk yang menyerahkan bantuan alat berat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan.

Dikatakan, kontribusi semacam ini dapat membantu pembangunan infrastruktur daerah, seperti jalan dan jembatan.

Baca juga: Alasan Pemkab Halmahera Utara Mau Bekerja Sama dengan Pemkab Halmahera Timur di Bidang Kesehatan

"Mudah-mudahan apa yang dilakukan PT Tractors Tbk ini bisa menjadi model bagi perusahaan lain."

"Perusahaan bisa membantu pembangunan jalan, jembatan, atau menyerahkan alat yang dibutuhkan pemerintah daerah."

"Kami (pemerintah provinsi) berharap sinergi antara pemerintah, BPK dan dunia usaha dapat memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus mendorong percepatan pembangunan di berbagai sektor, "tandas Sarbin Sehe. (*)