Ikuti Seminar Ombudsman RI, Pemkot Tidore Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik

TRIBUNTERNATE.COM, TIDORE - Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemkot Tidore, Rudy Ipaenin, didampingi Kepala Bagian Organisasi, Fadly, bersama OPD terkait, mengikuti Seminar Nasional Opini Ombudsman RI sebagai Barometer Kualitas Pelayanan Publik yang Bebas Maladministrasi.

Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting di Ruang Rapat Wali Kota Tidore, Rabu (28/1/2026).

Seminar nasional tersebut dibuka Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, dan diikuti oleh kementerian/lembaga serta seluruh kepala daerah se-Indonesia melalui Zoom Meeting.

Baca juga: Iqbal Ruray Minta Tunjangan Anggota DPRD Maluku Utara Tidak Ditahan

Mengawali sambutannya, Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Mokhammad Najih, berharap Opini Ombudsman RI dapat menjadi barometer dalam menilai kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dan bebas dari maladministrasi.

Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi bahwa kehadiran institusi pemerintahan dan negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berkontribusi terhadap perdamaian dunia.

Mokhammad Najih juga menjelaskan bahwa penyusunan Opini merupakan salah satu ikhtiar Ombudsman RI dalam upaya berkelanjutan untuk mengawal pencegahan maladministrasi serta memperkuat kualitas pelayanan publik, di seluruh sektor pelayanan kepada masyarakat.

“Ke depan, Opini Ombudsman RI diharapkan dapat terus dikembangkan dan menjangkau seluruh unit penyelenggara pelayanan publik, mulai dari tingkat desa hingga pemerintah provinsi, sehingga kualitas pelayanan publik dapat semakin merata dan berkeadilan,” kata Mokhammad Najih.

Baca juga: Karakter dan Bakat 12 Shio Lengkap: Kepribadian, Kelebihan, dan Karier

Usai mengikuti kegiatan tersebut, Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra, Rudy Ipaenin, mengatakan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan terus berkomitmen memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga pelayanan publik di Kota Tidore Kepulauan dapat berjalan dengan aman, lancar, dan sukses.

“Pelayanan kepada masyarakat merupakan tugas utama pemerintah sesuai standar pelayanan di masing-masing unit layanan yang ada di Kota Tidore Kepulauan. Oleh karena itu, seluruh ASN wajib memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Rudy.

Rudy Ipaenin juga berharap ke depan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dapat mempertahankan predikat penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik yang telah diraih sebelumnya. (*)