Tim Darurat Pemprov Maluku Utara Tinjau Jembatan Rusak Akibat Banjir di Halmahera Utara

Ringkasan Berita:1. Tim Penanganan Darurat Pemprov Maluku Utara kembali turun meninjau sejumlah titik terdampak banjir di Halmahera Utara, Sabtu (7/2/2026)
2. Monitoring ini difokuskan pada beberapa jembatan dan ruas jalan vital yang sempat terputus akibat banjir besar pada awal Januari lalu
3. Peninjauan dilakukan di sejumlah lokasi strategis, di antaranya Jembatan Ake Sakita, Jembatan Ake Kusuwani, Jembatan Ake Aru

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Tim Penanganan Darurat Pemprov Maluku Utara kembali turun meninjau sejumlah titik terdampak banjir di Halmahera Utara, Sabtu (7/2/2026).

Monitoring ini difokuskan pada beberapa jembatan dan ruas jalan vital yang sempat terputus akibat banjir besar pada awal Januari lalu.

Rombongan dipimpin Kepala BPBD Maluku Utara Fehby Alting, bersama Asisten Perdata dan TUN Kejati Maluku Utara Daniel Panannangan.

Peninjauan dilakukan di sejumlah lokasi strategis, di antaranya Jembatan Ake Sakita, Jembatan Ake Kusuwani, Jembatan Ake Aru, serta satu jembatan di Desa Pacao, Kecamatan Loloda Utara.

Baca juga: Ini Alasan Dinsos Taliabu Nonaktifkan 1.400 Peserta BPJS Kesehatan

Selain itu, tim juga memeriksa kondisi jalan longsor di Desa Posi-posi yang merupakan bagian dari ruas Negidiho–Lapi dan Lapi–Darume.

Perjalanan tim dimulai dari Kota Ternate menuju Sofifi menggunakan speedboat, sebelum melanjutkan perjalanan darat ke Tobelo pada Jumat (6/2/2026).

Keesokan harinya, sejak pukul 08.30 WIT, rombongan bergerak menuju titik-titik penanganan darurat, dimulai dari Jembatan Ake Aru.

Di lokasi tersebut, oprit jembatan tidak mampu menahan derasnya arus banjir akibat hujan intensif pada 6-9 Januari 2026.

Akibatnya, oprit kiri dan kanan sepanjang 69,68 meter terlepas dari badan jembatan dan memutus total akses utama warga Galela dan Loloda menuju pusat kabupaten.

Fehby Alting menjelaskan, setelah menerima laporan kerusakan, Gubernur Maluku Utara Sherly Laos langsung menginstruksikan gerak cepat lintas instansi untuk mempercepat penanganan.

"Ibu Gubernur mengambil keputusan agar penanganan darurat segera dilakukan. Tujuannya supaya akses kembali terbuka, mobilitas masyarakat pulih, dan distribusi barang berjalan normal, "ujarnya di sela-sela peninjauan.

Menurutnya, monitoring ini dilakukan untuk memastikan seluruh pekerjaan darurat berjalan sesuai rencana tanpa kendala berarti.

Pemprov melalui BPBD dan Dinas PUPR telah membuka akses sementara serta melakukan penimbunan badan oprit.

Sementara itu balai wilayah sungai (BWS) membangun bronjong guna mengarahkan aliran air agar tidak kembali merusak struktur jembatan.

Di sisi lain, balai pelaksana jalan nasional (BPJN) menyiapkan pembangunan oprit permanen di sisi kiri dan kanan jembatan.

Baca juga: Kepala KUA Kecamatan Kepulauan Botang Lomang Halmahera Selatan Dianiaya 3 Pria hingga Muntah Darah