Pegawai Pemkab Halmahera Selatan Keluhkan Pencairan TPP, Abdillah Kamarullah Bilang Begini

Ringkasan Berita:1. Pegawai Pemkab Halmahera Selatan mengeluhkan lambannya pencairan TPP Januari-Februari 2026
2. Pegawai khawatir jika memasuki Ramadan tahun ini tak ada pendapatan lain untuk membiayai kebutuhan selam sebulan ke depan
3. Abdillah: Keterlambatan pencairan TPP pada awal tahun anggaran adalah hal lumrah

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Pegawai Pemkab Halmahera Selatan, Maluku Utara mengeluhkan lambannya pencairan tambahan penghasilan pegawai (TPP) Januari-Februari 2026.

Mereka khawatir jika memasuki Ramadan tahun ini tak ada pendapatan lain untuk membiayai kebutuhan selam sebulan ke depan.

"Tidak mungkin torang (kami) cuma berharap gaji, jadi kalau TPP cair lebih cepat itu lebih bagus."

Kata sejumlah pegawai saat dijumpai Tribunternate.com di kantor Bupati Halmahera Selatan, Senin (9/2/2026).

Baca juga: Pemkab Halmahera Selatan Sediakan Pasar Ramadan untuk Pedagang Kecil

Menanggapi keluhan tersebut, Pj Sekkab Halmahera Selatan Abdillah Kamarullah mengatakan keterlambatan pencairan TPP pada awal tahun anggaran adalah hal lumrah.

"Kalau belum cair, hanya mungkin persoalan adminstrasi dan sistem saja, jadi hal biasa, "kata nya saat ditemui Tribunternate.com jelang rapat Banggar di Kantor DPRD Halmahera Selatan, Selasa (10/2/2026).

Menurutnya, dokumen pelaksana anggaran (DPA) APBD 2026 telah terbit.

Oleh karena itu keterlambatan pembayaran TPP kemungkinan masing-masing unit kerja belum mengajukan permintaan pencarian.

"Anggaran ada. Ini mungkin masing-masing OPD saja yang belum mengajukan, atau sudah mengajukan tapi belum dibayar karena sistem (gangguan), "ujar Abdillah.

Baca juga: MKE Pemkab Halmahera Selatan Temukan Banyak PPPK Pindah Tempat Tugas Secara Ilegal

Meski begitu, ia belum bisa memastikan apakah TPP bisa dicairakan sebelum Ramadan 2026 atau tidak.

Pasalnya persetujuan pembayaran TPP dalam satu tahun anggaran harus dapat persetujuan dari Kemendagri.

"Jadi usulan TPP itu harus mendapat persetujuan dari Kemendagri. Saya belum cek sudah ada persetujuan atau belum, tapi sudah diusulkan, "tandas Abdillah. (*)