Alasan dan Tujuan Gubernur Maluku Utara Sherly Laos Luncurkan Program SMA Terbuka

Ringkasan Berita:1. Gubernur Maluku Utara Sherly Laos menegaskan persoalan anak tidak sekolah (ATS) masih menjadi tantangan serius di daerah kepulauan
2. Berdasarkan data terbaru, angka partisipasi murni pendidikan menengah atas baru mencapai sekitar 61 persen
3. Sementara sekitar 27 persen lulusan SMP tidak melanjutkan ke jenjang SMA

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Gubernur Maluku Utara Sherly Laos menegaskan persoalan anak tidak sekolah (ATS) masih menjadi tantangan serius di daerah kepulauan.

Berdasarkan data terbaru, angka partisipasi murni pendidikan menengah atas baru mencapai sekitar 61 persen, sementara sekitar 27 persen lulusan SMP tidak melanjutkan ke jenjang SMA.

Kondisi ini, menurut Sherly, menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintahan yang saat ini ia pimpin.

"Ini menjadi PR kita. Tidak boleh ada anak Maluku Utara yang putus sekolah hanya karena keterbatasan akses, "tegas Sherly Laos kepada Tribunternate.com saat bersedia diwawancarai disela-sela rutinitas kerjanya, Rabu (11/2/2026).

Baca juga: 5 Shio Ini Ditakdirkan Menjadi Kaya, Berkuasa, dan Sangat Dicintai: Bangkit di Era Kehidupan Baru

Sebagai langkah konkret, Pemprov Maluku Utara akan meluncurkan program SMA Terbuka pada Juli 2026.

Program ini difokuskan untuk menjangkau pulau-pulau yang belum memiliki satuan pendidikan SMA.

Dari total 26 pulau yang belum memiliki SMA, tahap awal peluncuran akan difokuskan di Halmahera Selatan (Halsel), Halmahera Utara (Halut) dan Pulau Morotai dengan target 16 pulau sebagai lokasi implementasi awal.

Dalam skema SMA Terbuka tersebut, para siswa akan terdaftar secara resmi di bawah SMA induk berakreditasi (grade A).

Sistem pembelajaran akan menggunakan modul, dengan kehadiran guru minimal satu kali dalam seminggu.

Untuk efisiensi, kegiatan belajar akan memanfaatkan fasilitas gedung SMP yang sudah tersedia.

"Mereka tetap terdaftar resmi, mendapatkan modul pembelajaran, guru datang secara berkala, dan tetap mengikuti ujian nasional. Setelah tiga tahun, mereka memperoleh ijazah yang sah, "jelas Sherly Laos.

Program ini dirancang untuk memastikan anak-anak di wilayah kepulauan memperoleh akses pendidikan yang setara dengan siswa di wilayah perkotaan.

Ia juga memastikan persiapan teknis terus dimatangkan, Sebab dalam waktu dekat akan digelar rapat koordinasi nasional bersama Kepala Dinas Pendidikan se-Indonesia, para Direktur Jenderal serta Menteri terkait.

Ia telah menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara untuk berkoordinasi langsung dengan Dirjen guna memastikan standar operasional prosedur (SOP) berjalan sesuai regulasi.

"Secara teknis harus matang. Kita ingin ini berjalan sesuai aturan dan benar-benar bisa dieksekusi, "ujarnya.

Baca juga: Keputusan Tepat Berbuah Hasil! Ini 6 Shio Paling Beruntung Besok Kamis 12 Februari 2026