Pemprov Malut
Rapat TPID dan TP2DD 2026 se Maluku Utara: Perkuat Sinergi Kendalikan Inflasi Jelang Ramadan 2026
High Level Meeting TPID dan TP2DD Tahun 2026 menjadi ruang temu gagasan sekaligus ruang keberanian untuk mengambil langkah konkret
Penulis: Sansul Sardi | Editor: Munawir Taoeda
Ringkasan Berita:1. High Level Meeting dilakukan TPID dan TP2DD se Maluku Utara2. Meeting tersebut berlangsung pada 13 Februari 2026 di Gamalama Ballroom, Bela Hotel, Ternate3. Sarmin: Pertemuan strategis ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah
TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI— Pemerintah Provinsi Maluku Utara menggelar High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Provinsi Maluku Utara Tahun 2026 pada 13 Februari 2026 di Gamalama Ballroom, Bela Hotel, Ternate.
Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara, Dr. Muhammad Sarmin S. Adam, mengatakan pertemuan strategis ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
“High Level Meeting TPID dan TP2DD Tahun 2026 menjadi ruang temu gagasan sekaligus ruang keberanian untuk mengambil langkah konkret,” ujarnya kepada TribunTernate.com, Sabtu (14/2/2026) di Ternate.
Pertemuan tersebut dihadiri seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Maluku Utara, unsur Forkopimda, BUMN, BUMD, serta perangkat daerah lingkup Pemprov Malut.
Seluruh peserta duduk bersama tanpa sekat, dengan satu tujuan utama: meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Isu pengendalian inflasi menjadi pembahasan utama dalam forum tersebut.
Dinamika harga kebutuhan pokok, tantangan distribusi antarwilayah kepulauan, serta stabilitas pasokan menjadi perhatian bersama.
Para bupati dan wali kota memaparkan kondisi riil daerah masing-masing, termasuk wilayah pesisir dan kepulauan terluar seperti Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu.
Mereka menyampaikan harapan yang sama, yakni menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan.
Sarmin menegaskan, sinergi kebijakan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota merupakan kunci keberhasilan pengendalian inflasi di wilayah kepulauan seperti Maluku Utara.
Sejumlah rekomendasi konkret mengemuka dalam pertemuan tersebut, antara lain:
• Penguatan langkah pengendalian inflasi daerah
• Optimalisasi digitalisasi transaksi pemerintah daerah
• Percepatan implementasi program TP2DD
• Pengaktifan kembali Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di beberapa daerah sebagai penggerak ekonomi rakyat
• Penguatan stabilitas harga komoditas perikanan
Menurut Sarmin, pengaktifan TPI dinilai penting karena sektor perikanan merupakan salah satu penopang utama ekonomi masyarakat Maluku Utara.
Pertemuan ini dinilai semakin strategis karena berlangsung menjelang bulan suci Ramadan, periode yang biasanya diikuti peningkatan konsumsi masyarakat dan potensi lonjakan harga.
“Stabilitas harga bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang ketenangan masyarakat dalam menyambut ibadah,” kata Sarmin.
Ia menekankan pentingnya memastikan ketersediaan bahan pokok di pasar tradisional agar masyarakat dapat mempersiapkan kebutuhan sahur dan berbuka tanpa kekhawatiran.
Baca juga: Harga Bawang Putih, Cabai dan Tomat di Pasar Kota Maba Halmahera Timur Naik Jelang Ramadan 2026
| Pemprov Maluku Utara Mulai Perampingan OPD, Fokus Efisiensi dan Reformasi Birokrasi |
|
|---|
| Dibayangi Aturan 30 Persen, Nasib 4.146 PPPK Maluku Utara Terancam |
|
|---|
| Tiket Mahal Jadi Penghambat, Gubernur Maluku Utara Dorong Terobosan Akses Wisata Indonesia Timur |
|
|---|
| Komisi XII DPR RI Soroti Tambang Malut, Lingkungan dan CSR Jadi Fokus |
|
|---|
| Rp 2,9 Triliun Diusulkan untuk Percepat Pembangunan Sofifi |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/ternate/foto/bank/originals/sarmin-s-adam-2.jpg)