Dirjen Polpum Kemendagri RI Akmal Malik Dijadwalkan Kunker ke Taliabu

Ringkasan Berita:1. Dirjen Polpum Kemendagri Akmal Malik dijadwalkan Kunker ke Pulau Taliabu
2. Jadwal kedatangan Akmal Malik bersamaan dengan Bupati Pulau Taliabu Sashabila Mus pada Selasa, 24 Februari 2026
3. Plt Kepala Dinas Kominfo Pulau Taliabu Darmanto membenarkan kabar ini ketika dikonfirmasi Tribunternate.com

TRIBUNTERNATE.COM, TALIABU - Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri RI Akmal Malik dijadwalkan kunjungan kerja (Kunker) ke Pulau Taliabu, Maluku Utara.

Jadwal kedatangan Akmal Malik bersamaan dengan Bupati Pulau Taliabu Sashabila Mus pada Selasa, 24 Februari 2026.

Plt Kepala Dinas Kominfo Pulau Taliabu Darmanto membenarkan kabar ini ketika dikonfirmasi Tribunternate.com.

"Iya, rencana 24 Februari 2026 bersama Ibu Bupati ke sini, "ucap Darmanto via pesan whatsapp, Kamis (19/2/2026).

Baca juga: Kadis Pendidikan Taliabu Damruddin: Mengacu Aturan, PPPK Bisa Jadi Kepsek, Asalkan

Kata Darmanto, Dirjen Polpum Kemendagri memliki agenda ke sekolah-sekolah.

Agenda lainnya akan berkunjung ke Desa Kawalo dan Desa Limbo, Kecamatan Taliabu Barat (Akmal Malik selama 3 hari di Taliabu).

"Rencana beliau berkunjung di sekolah-sekolah, dan rencana ke Kawalo, Limbo dan desa lainnya di Pulau Taliabu, "tandasnya.

Pulau Taliabu adalah

Pulau Taliabu merupakan pulau utama sekaligus pusat pemerintahan Kabupaten Pulau Taliabu.

Sebuah daerah otonom hasil pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sula di Maluku Utara sejak Desember 2012.

Terletak di barat Kepulauan Sula, pulau ini dikenal dengan potensi hasil tambang bijih besi, kekayaan laut, perkebunan serta memiliki kawasan cagar alam. 

Berikut adalah poin-poin penting mengenai Pulau Taliabu:

Geografi dan Administratif: Ibu kota kabupaten berada di Bobong, Kecamatan Taliabu Barat.

Pulau ini berbatasan langsung dengan Laut Maluku (utara), Selat Capalulu (timur), Laut Banda (selatan), dan Banggai Laut (barat).

Pemekaran: Kabupaten Pulau Taliabu disahkan berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2013, di mana sebelumnya wilayah ini bagian dari Kabupaten Kepulauan Sula.