Transformasi Bisnis Media Dinilai Kunci Kedaulatan Informasi Maluku Utara

Ringkasan Berita:1. Pemprov Maluku Utara menilai transformasi model bisnis media menjadi langkah penting untuk memperkuat kedaulatan informasi daerah
2. Untuk mendukung upaya tersebut, Pemprov Maluku Utara mendorong implementasi program Penguatan Pers dan Media Massa BEJO’S
3. Gubernur Maluku Utara Sherly Laos bahkan telah menginstruksikan jajarannya untuk memberikan dukungan terhadap penguatan ekosistem pers daerah melalui berbagai bentuk sinergi dan kolaborasi strategis

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Pemprov Maluku Utara menilai transformasi model bisnis media menjadi langkah penting untuk memperkuat kedaulatan informasi daerah sekaligus mendukung efisiensi pembangunan nasional.

Untuk mendukung upaya tersebut, Pemprov Maluku Utara mendorong implementasi program Penguatan Pers dan Media Massa BEJO’S, yakni konsep media yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif dan Sehat secara industri.

Gubernur Maluku Utara Sherly Laos bahkan telah menginstruksikan jajarannya untuk memberikan dukungan terhadap penguatan ekosistem pers daerah melalui berbagai bentuk sinergi dan kolaborasi strategis.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Maluku Utara Muhammad Sarmin S Adam saat memberikan penjelasan kepada media, Jumat (13/3/2026).

Baca juga: Program ASRI: Bupati Haltim Ubaid Yakub Minta Satpol PP Tertibkan Sapi Berkeliaran

Menurut Sarmin, pihaknya telah menyiapkan 3 strategi utama untuk mendukung penguatan media melalui konsep BEJO’S di Maluku Utara.

Strategi pertama adalah percepatan pembentukan modul klinik manajemen media yang memprioritaskan standarisasi tata kelola dan etika redaksi. Langkah ini dinilai penting sebagai fondasi sebelum media melakukan diversifikasi sumber pendapatan.

Strategi kedua berupa optimalisasi mekanisme co-funding Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan.

Skema ini diharapkan dapat mendorong keterlibatan sektor swasta dalam mendukung keberlanjutan industri media, namun tetap menjaga independensi redaksi.

Sementara strategi ketiga adalah integrasi jalur koordinasi nasional agar berbagai data dan kebijakan dari Maluku Utara dapat tersambung dengan perencanaan nasional melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Hal ini termasuk penguatan kebijakan terkait kecerdasan buatan (AI) serta perlindungan hak penerbit atau publisher rights dalam ekosistem digital.

Sarmin menjelaskan, strategi tersebut disusun berdasarkan evaluasi terhadap kondisi ekosistem media di Maluku Utara pada tahun 2025 yang masih menghadapi berbagai tantangan serius.

Salah satu persoalan utama adalah sempitnya pasar iklan di daerah yang membuat media lokal harus bersaing dalam ruang ekonomi yang terbatas. Kondisi ini diperparah dengan belum berkembangnya ekosistem industri media yang beragam.

Selain itu, banyak media daerah masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap belanja publikasi dari pemerintah daerah.

Ketergantungan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kerentanan finansial sekaligus memengaruhi independensi media.

Masalah lainnya adalah keterbatasan infrastruktur digital di sejumlah wilayah yang masih mengalami blank spot, sehingga menghambat distribusi informasi dan pengembangan model bisnis media berbasis platform digital.