Transformasi Bisnis Media Dinilai Kunci Kedaulatan Informasi Maluku Utara

Sarmin juga menyoroti persoalan etika dan kompetensi sumber daya manusia di bidang jurnalistik. Pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang belum rutin dinilai berdampak pada kualitas jurnalisme serta budaya redaksi di sejumlah media.

Menurutnya, kombinasi berbagai persoalan tersebut berpotensi melemahkan fungsi media sebagai pengawas sosial atau watchdog dalam sistem demokrasi.

"Jika media lokal gagal menjalankan fungsi kontrol secara independen, maka transparansi dan pengawasan publik terhadap pembangunan daerah juga akan ikut melemah,” ujarnya.

Karena itu, Bappeda Maluku Utara mendorong penerapan pendekatan policy sandbox, yakni ruang uji kebijakan yang memungkinkan lahirnya model bisnis media yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Intervensi yang disiapkan mencakup tiga fokus utama. Pertama, pembentukan klinik manajemen usaha media yang menitikberatkan pada standarisasi tata kelola redaksi, transparansi kemitraan, serta penyusunan pedoman penggunaan teknologi kecerdasan buatan dalam praktik jurnalistik.

Kedua, klinik diversifikasi pendapatan yang bertujuan melatih media untuk mengembangkan sumber ekonomi baru, seperti konten premium, penyelenggaraan kegiatan strategis, serta monetisasi platform digital secara profesional.

Ketiga, penguatan model bisnis media yang mengintegrasikan etika digital ke dalam operasional harian agar media dapat menjadi institusi yang terpercaya dan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi di mata investor maupun sektor swasta.

Dengan penguatan manajemen tersebut, Sarmin berharap posisi tawar media lokal akan meningkat, sehingga tidak lagi bergantung sepenuhnya pada belanja publikasi pemerintah.

"Dengan manajemen yang kredibel, media dapat bertransformasi dari sekadar penerima bantuan menjadi mitra strategis yang mampu menyediakan solusi komunikasi bagi dunia usaha, "jelasnya.

Baca juga: Program ASRI: Bupati Haltim Ubaid Yakub Minta Satpol PP Tertibkan Sapi Berkeliaran

Ia juga menambahkan bahwa dalam ekosistem baru ini, peran pemerintah tidak lagi sebagai satu-satunya sumber pendanaan, tetapi sebagai enabler yang membuka ruang kolaborasi antara media dan sektor swasta, termasuk melalui pemanfaatan dana CSR sebagai katalisator keberlanjutan industri media.

Sarmin menilai pendekatan kebijakan di tingkat provinsi dapat menjadi langkah awal yang efektif sebelum model tersebut diintegrasikan ke dalam kebijakan nasional.

"Keberhasilan di tingkat provinsi akan menjadi bukti empiris bagi pemerintah pusat dalam merumuskan regulasi yang lebih tepat terkait hak penerbit dan tata kelola media digital di Indonesia, "tandasnya. (*)