ASN Malut: WFA Lebih Efektif, Hemat Transportasi Capai Ratusan Juta

Ringkasan Berita:

1. ASN Pemprov Malut menilai kebijakan WFH/WFA mampu menghemat biaya transportasi hingga sekitar Rp700 juta per hari.
2. Kebijakan kerja fleksibel dinilai memberikan keuntungan seperti efisiensi biaya dan fleksibilitas waktu.
3. ASN menekankan pentingnya sistem digital terintegrasi dan laporan kinerja harian agar penerapan WFH/WFA tetap efektif tanpa menurunkan kualitas pelayanan publik.

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI — Kebijakan Work From Home (WFH) atau Work From Anywhere (WFA) kembali menjadi sorotan di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) menilai kebijakan ini tidak hanya relevan, tetapi juga berpotensi memberikan efisiensi anggaran yang signifikan.

Salah satunya disampaikan Taufik Z Karim, ASN yang bertugas di Badan Perbatasan Maluku Utara. Ia mengungkapkan bahwa skema kerja fleksibel telah diterapkan oleh pemerintah provinsi sejak September 2025 melalui surat edaran resmi, dengan pemberlakuan WFH/WFA setiap hari Jumat.

Baca juga: Prakiraan Cuaca Malut 26 Maret 2026: Pagi Cerah, Sore Waspada Hujan Lebat di Obi hingga Taliabu

Menurut Taufik, kebijakan tersebut lahir dari keterbatasan sumber daya yang memaksa pemerintah untuk menentukan prioritas dalam pengambilan keputusan.

“Pada prinsipnya, setiap kebijakan pasti memiliki konsekuensi. WFH/WFA memberikan banyak keuntungan, seperti penghematan biaya transportasi, fleksibilitas waktu kerja, serta mengurangi tingkat stres akibat mobilitas tinggi,” jelasnya, Rabu (25/3/2026) saat ditemui TribunTernate.com di Ternate.

Namun demikian, ia juga menyoroti sejumlah tantangan dalam penerapannya. Kebijakan ini, kata dia, tidak berlaku pada sektor pelayanan publik langsung seperti kesehatan, pendidikan, hingga administrasi kependudukan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kecemburuan di antara ASN.

Selain itu, persoalan koordinasi, penurunan tanggung jawab, hingga lemahnya sistem pengawasan juga menjadi catatan penting.

“Karena itu, kebijakan ini harus didukung dengan sistem kerja digital yang terintegrasi agar tetap efektif,” ujarnya.

Taufik juga mengkritisi rencana penerapan WFH oleh pemerintah pusat yang dilakukan pada hari Jumat. Menurutnya, hal tersebut kurang tepat jika tujuannya untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

“Kalau dilaksanakan di hari Jumat, berpotensi dimanfaatkan untuk libur panjang, sehingga konsumsi BBM tidak benar-benar turun. Hari Rabu justru lebih ideal karena mobilitas masyarakat sedang tinggi,” katanya.

Ia menambahkan, pemerintah juga perlu merasionalisasi penggunaan BBM kendaraan dinas serta mendorong ASN menggunakan transportasi publik saat bekerja dari kantor.

Dari sisi biaya, Taufik memaparkan besarnya pengeluaran transportasi harian ASN yang bekerja di Ternate dan Sofifi. Jika menggunakan kombinasi speedboat dan transportasi darat, biaya bisa mencapai Rp160.000 per hari. Sementara kapal cepat sekitar Rp125.000, dan ferry sekitar Rp100.000.

Sebaliknya, jika memilih tinggal sementara di Sofifi, biaya harian bisa ditekan hingga Rp15.000.

“Jika rata-rata biaya transportasi Rp100.000 per ASN dan dikalikan dengan sekitar 7.000 pegawai, maka potensi penghematan bisa mencapai Rp700 juta per hari,” ungkapnya.

Menurutnya, penghematan tersebut mencerminkan efisiensi alokasi sumber daya, yang mana pengeluaran konsumtif dapat ditekan dan dialihkan ke kebutuhan yang lebih produktif.