PVMBG: Gunung Dukono di Halut Erupsi, Abu Vulkanik Mengarah ke Utara

Ringkasan Berita:

1. Gunung Dukono di Halmahera Utara erupsi pada 4 April 2026 pukul 17.37 WIT dengan kolom abu setinggi 1,3 km.
2. Status gunung masih Level II (Waspada), warga dilarang mendekat dalam radius 4 km dari kawah.
3. Masyarakat diminta menggunakan masker karena sebaran abu vulkanik dapat berubah mengikuti arah angin.

TRIBUNTERNATE.COM – Gunung Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, kembali mengalami erupsi pada Sabtu (4/4/2026) , pukul 17.37 WIT.

Informasi tersebut disampaikan oleh Humas Badan Geologi Kementerian ESDM, Titan R.

Berdasarkan laporan resmi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, kolom abu teramati mencapai ketinggian sekitar 1.300 meter di atas puncak atau kurang lebih 2.387 meter di atas permukaan laut.

Kolom abu berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal dan teramati condong ke arah utara. Aktivitas erupsi juga terekam pada seismogram dengan amplitudo maksimum 14 mm dan durasi 131,18 detik.

Baca juga: 5 Zodiak Memiliki Ramalan Bintang Terbaik Sepanjang Pekan 6 - 12 April 2026: Aries Paling Beruntung

Hingga laporan ini disusun, erupsi dilaporkan masih berlangsung.

Saat ini, Gunung Dukono masih berada pada Status Level II atau Waspada. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui PVMBG mengeluarkan sejumlah rekomendasi bagi masyarakat.

Baca juga: 3 Shio Paling Beruntung dan Makmur Sepanjang Pekan 6 - 12 April 2026: Peluang Emas Monyet

Warga di sekitar gunung serta pengunjung atau wisatawan diimbau untuk tidak beraktivitas, mendaki, maupun mendekati Kawah Malupang Warirang dalam radius 4 kilometer dari pusat erupsi.

Selain itu, masyarakat juga diminta untuk selalu waspada terhadap potensi sebaran abu vulkanik yang dapat berubah-ubah mengikuti arah angin. Penggunaan masker atau penutup hidung dan mulut sangat dianjurkan guna menghindari gangguan pernapasan akibat abu vulkanik.

PVMBG menegaskan bahwa erupsi Gunung Dukono bersifat periodik dengan semburan abu yang dapat terjadi sewaktu-waktu, sehingga masyarakat diminta tetap mengikuti perkembangan informasi resmi dari pemerintah. (*)