Konflik Halmahera Tengah, Pemprov Malut Siapkan Dana Darurat dan Opsi RTLH

Ringkasan Berita:

1. Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyiapkan dana darurat untuk menangani dampak konflik di Desa Sibenpopo, Halmahera Tengah.
2. Wakil Gubernur Sarbin Sehe menyebut anggaran dapat digunakan setelah status darurat ditetapkan oleh pemerintah kabupaten.
3. Selain dana darurat, Sarbin Sehe mengungkapkan opsi bantuan melalui program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) jika status darurat tidak diberlakukan.

TRIBUNTETNATE.COM,SOFIFI— Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menegaskan kesiapan pemerintah provinsi dalam menangani dampak konflik sosial yang terjadi di Desa Sibenpopo, Kecamatan Patani, Kabupaten Halmahera Tengah.

Menurut Sarbin, pemerintah daerah telah menyiapkan dana penanganan darurat yang dapat segera digunakan, dengan syarat Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah menetapkan status keadaan darurat.

“Untuk konflik sosial, pemerintah memiliki dana penanganan darurat. Tinggal menunggu penetapan dari Bupati Halmahera Tengah. Jika status darurat ditetapkan, maka anggaran darurat bisa langsung digunakan,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).

Baca juga: BK DPRD Malut Dalami Dugaan Pelanggaran Etik Aksandri Kitong

Namun demikian, jika status darurat tidak diberlakukan, Pemprov Maluku Utara tetap memiliki alternatif penanganan melalui program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Ia menegaskan, penggunaan skema tersebut nantinya bergantung pada kebijakan gubernur.

Sarbin juga menyoroti bahwa besaran bantuan RTLH perlu disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan. Menurutnya, bantuan sebesar Rp60 juta per unit tidak akan cukup untuk membangun kembali rumah warga yang rusak akibat konflik.

“Kalau satu rumah hanya Rp60 juta, tentu tidak mencukupi. Di Halmahera Tengah, kebutuhan pembangunan rumah bisa mencapai Rp200 juta per unit,” jelasnya.

Ia mengungkapkan bahwa sebagian besar rumah warga mengalami kerusakan berat dan tidak lagi layak huni, sehingga kemungkinan besar perlu dilakukan pembangunan ulang secara menyeluruh.

Baca juga: Sherly Laos Koordinasi dengan BNPB, Pemulihan Bencana Malut Dipercepat

“Saya sudah turun langsung ke lokasi dan melihat kondisi rumah. Banyak yang sudah tidak bisa digunakan lagi, sehingga kemungkinan dibangun baru,” tambahnya.

Sementara itu, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Maluku Utara mencatat sebanyak 94 rumah warga mengalami kerusakan akibat bentrokan antara Desa Sibenpopo dan Desa Banemo.

Untuk memastikan penanganan berjalan maksimal, Sarbin Sehe bersama rombongan juga dijadwalkan meninjau langsung lokasi terdampak guna melihat kondisi warga sekaligus memastikan langkah penanganan dilakukan secara cepat dan tepat. (*)