Komisi V DPR RI dan Pemprov Maluku Utara Bahas Konektivitas Pulau yang Masih Tertinggal

Ringkasan Berita:1. Kunker Komisi V DPR RI ke Provinsi Maluku Utara pada Rabu (22/4/2026) berlangsung dinamis dengan perdebatan terbuka antara pemerintah daerah dan legislator pusat
2. Dalam forum yang digelar di Ballroom Bela Hotel Ternate itu, isu keterbatasan infrastruktur dan konektivitas antarpulau menjadi sorotan utama.
3. Sherly Laos: Maluku Utara sebagai provinsi kepulauan dengan sekitar 975 pulau, namun belum ditopang oleh infrastruktur transportasi yang memadai

Rilis

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Maluku Utara pada Rabu (22/4/2026) berlangsung dinamis dengan perdebatan terbuka antara pemerintah daerah dan legislator pusat.

Dalam forum yang digelar di Ballroom Bela Hotel Ternate itu, isu keterbatasan infrastruktur dan konektivitas antarpulau menjadi sorotan utama.

Gubernur Maluku Utara Sherly Laos memanfaatkan forum tersebut untuk memaparkan secara langsung tantangan geografis yang dihadapi daerahnya.

Ia menyebut Maluku Utara sebagai provinsi kepulauan dengan sekitar 975 pulau, namun belum ditopang oleh infrastruktur transportasi yang memadai.

Baca juga: 4 Arahan Gubernur Maluku Utara untuk Perkuat Rantai Pasok LPG di Wilayah Kepulauan

"Konektivitas antarpulau masih terbatas. Jalan, jembatan, dan akses transportasi belum merata, sehingga masih ada wilayah yang terisolasi, "kata Sherly dalam pemaparannya.

Untuk memperkuat argumen tersebut, pemerintah provinsi menampilkan video kondisi riil di lapangan.

Dalam tayangan itu terlihat sejumlah wilayah yang sulit dijangkau, termasuk hambatan distribusi hasil perikanan dan pertanian.

Menurut Sherly, keterbatasan infrastruktur berdampak langsung pada ekonomi masyarakat.

Nelayan dan petani kopra, misalnya, kesulitan memasarkan hasil produksi akibat akses transportasi yang belum memadai.

Forum tersebut turut dihadiri Ketua Tim Komisi V DPR RI Irine Yusiana Roba, Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsuddin A. Kadir, serta sejumlah kepala daerah, di antaranya Bupati Halmahera Barat James Uang, Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangadji, dan Wakil Bupati Halmahera Timur Anjas Taher.

Dalam sesi diskusi, Irine menyoroti kesiapan sistem mitigasi bencana, khususnya terkait penyampaian informasi pada masa krusial atau golden hour.

Ia mempertanyakan efektivitas infrastruktur sensor dan sistem komunikasi yang dimiliki Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.

Perwakilan BMKG menjelaskan bahwa sejumlah perangkat seperti sensor geofisika dan tsunami gauge telah tersedia di beberapa titik.

Namun, kendala utama masih terletak pada penyampaian informasi peringatan dini kepada masyarakat secara cepat dan merata.