Di Hadapan Komisi V DPR RI, Bupati Halteng Inginkan Pembangunan yang Sentuh Persoalan Masyarakat

Ringkasan Berita:1. Bupati Halmahera Tengah Ikram M Sangadji menghadiri kunjungan kerja Komisi V DPR RI
2. Kunjungan kerja dirangkaikan dengan rakor yang berlangsung di Bela Hotel, Ternate pada Rabu (22/4/2026)
3. Rakor dipimpin Ketua Tim Komisi V DPR RI, Irene Yusiana Roba Putri (wakil rakyat Dapil Maluku Utara)

Rilis

TRIBUNTERNATE.COM,WEDA - Bupati Halmahera Tengah, Maluku Utara Ikram M Sangadji menghadiri kunjungan kerja Komisi V DPR RI dalam rangka meninjau pembangunan infrastruktur dan transportasi di Maluku Utara.

Kegiatan tersebut berlangsung di Bela Hotel Ternate pada Rabu (22/4/2026), dan dipimpin langsung oleh Ketua Tim Komisi V DPR RI, Irene Yusiana Roba Putri serta turut dihadiri Gubernur Maluku Utara Sherly Laos.

Dalam rapat tersebut, Ikram M Sangadji memaparkan kondisi umum daerahnya, khususnya terkait perkembangan infrastruktur jalan dan jembatan.

Ia menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum atas dukungan pembangunan infrastruktur yang telah meningkatkan konektivitas antarwilayah di Halmahera Tengah.

Baca juga: Komisi V DPR RI Soroti Sejumlah Infrastruktur, di Antaranya Huntap Korban Banjir Bandang di Ternate

"Alhamdulillah, akses jalan dan jembatan yang telah terbangun cukup baik dan mampu menunjang kelancaran mobilitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah, "ujar Ikram.

Orang nomor satu Pemkab Halmahera Tengah juga menyinggung kondisi sosial yang sempat terjadi di wilayahnya, termasuk konflik antara Desa Banefo dan Desa Sibenpopo.

Dirinya menegaskan bahwa pemerintah daerah telah turun langsung ke lapangan untuk memastikan akses jalan di kedua wilayah tersebut tetap terbuka dan dapat dimanfaatkan masyarakat.

Di hadapan Komisi V DPR RI dan Gubernur Maluku Utara, Ikram menekankan pentingnya sinergi dan penyelarasan program pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.

Menurutnya, koordinasi yang terintegrasi akan memastikan program berjalan efektif dan anggaran tepat sasaran.

"Kita perlu duduk bersama, baik dari Balai Kementerian, Pemerintah Provinsi, maupun Kabupaten, untuk menyusun program yang searah dan terukur."

"Dengan begitu, kita bisa mengetahui secara jelas porsi anggaran dan tanggung jawab masing-masing pihak, "tegasnya.

Ikram juga menyoroti peran Balai dan Satuan Kerja (Satker) Kementerian PU agar lebih responsif terhadap kondisi daerah.

Khususnya dalam pembangunan infrastruktur di kawasan rawan kecelakaan yang berkaitan dengan aktivitas investasi swasta.

Ia menegaskan bahwa Kementerian PU perlu memperkuat koordinasi dengan Komisi V DPR RI guna memastikan pemerataan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi di daerah.