Rp 2,9 Triliun Diusulkan untuk Percepat Pembangunan Sofifi

Ringkasan Berita:1. Gubernur Maluku Utara Sherly Laos menyoroti kondisi Sofifi sebagai ibukota provinsi yang dinilai belum berkembang secara optimal hingga saat ini
2. Karena itu Pemprov Maluku Utara mengusulkan anggaran sekitar Rp 2,9 triliun kepada pemerintah pusat guna mendukung percepatan pembangunan infrastruktur
3. Sherly Laos: Meskipun telah menyandang status sebagai ibu kota provinsi selama 26 tahun, perkembangan Sofifi masih belum maksimal

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos menyoroti kondisi Sofifi sebagai ibukota provinsi yang dinilai belum berkembang secara optimal hingga saat ini.

Hal itu disampaikan saat rapat kunjungan kerja Komisi V DPR RI di Kota Ternate, Rabu (22/4/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Sherly Laos mengungkapkan pihaknya telah mengusulkan anggaran sekitar Rp 2,9 triliun kepada pemerintah pusat guna mendukung percepatan pembangunan infrastruktur.

Usulan anggaran itu mencakup sejumlah sektor strategis, di antaranya:

Baca juga: Ekonomi Tumbuh 34 Persen, Gubernur Maluku Utara Beberkan PR Besar di Hadapan Komisi V DPR RI

• Pembangunan jalan provinsi senilai Rp 789 miliar
• Percepatan pembangunan Kota Sofifi sebesar Rp 686 miliar, serta
• Berbagai program lainnya seperti penanganan pascabencana, sanitasi, air minum, irigasi dan pembangunan jembatan.

Menurutnya, meskipun telah menyandang status sebagai ibukota provinsi selama 26 tahun, perkembangan Sofifi masih belum maksimal.

Keterbatasan infrastruktur menjadi hambatan utama, termasuk belum tersedianya bandara di Sofifi.

Saat ini, akses menuju ibu kota provinsi tersebut masih bergantung pada bandara di Ternate yang harus ditempuh melalui perjalanan laut sekitar 45 menit.

Baca juga: Gubernur Maluku Utara Kawal Pembangunan Sabo Dam, Ternate Disiapkan Lebih Tangguh Hadapi Bencana

Selain itu, status administratif Sofifi yang masih berada di bawah wilayah Kota Tidore Kepulauan juga menjadi tantangan tersendiri dalam mempercepat pembangunan kawasan tersebut.

"Dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan agar pembangunan infrastruktur di Maluku Utara dapat dipercepat."

"Sehingga mampu mendorong pemerataan ekonomi serta meningkatkan konektivitas antarwilayah, "tandas Sherly Laos. (*)