James Uang Curhat ke DPR RI, Usul Jalan Rusak di Halbar Jadi Jalan Nasional

Ringkasan Berita:

1. Bupati Halbar, James Uang, mengusulkan kepada DPR RI agar sejumlah ruas jalan di daerahnya ditingkatkan statusnya menjadi jalan nasional guna mempercepat perbaikan infrastruktur.
2. Dari total 512 km jalan, sekitar 271 km mengalami kerusakan, sementara kemampuan APBD dinilai tidak cukup untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh.
3. Pemkab Halbar juga menyoroti ketidakjelasan program kawasan strategis yang terancam tertunda, serta meminta dukungan DPR RI.

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI— Bupati Halmahera Barat, James Uang, menyuarakan langsung persoalan infrastruktur di daerahnya saat rapat kunjungan kerja Komisi V DPR RI yang dipimpin Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, pada Rabu 22 April 2026 di Ternate.

Di hadapan anggota Komisi V DPR RI, James Uang menegaskan bahwa kontribusi Maluku Utara terhadap negara sangat besar, namun belum diimbangi dengan pembangunan infrastruktur yang memadai.

Ia mengungkapkan, berdasarkan paparan Gubernur dalam rapat bersama Kementerian PPN/Bappenas pada 2025, kontribusi Maluku Utara ke negara mencapai sekitar Rp150 triliun per tahun.

Baca juga: Ramalan Shio Monyet, Ayam, Anjing, Babi Besok Sabtu 25 April 2026: Karier, Cinta, Nomor Hoki

Namun, kebutuhan anggaran untuk menghubungkan infrastruktur jalan di 10 kabupaten/kota hanya sekitar Rp8 triliun.

“Ini sangat ironis. Kontribusi kita besar, tetapi kebutuhan dasar seperti jalan belum terpenuhi,” tegasnya.

James memaparkan kondisi jalan di Halmahera Barat yang cukup memprihatinkan. Dari total panjang jalan sekitar 512 kilometer, sebanyak 150 kilometer mengalami rusak berat, 121 kilometer rusak ringan, dan hanya sekitar 240 kilometer yang masih dalam kondisi baik.

Menurutnya, dengan kondisi fiskal daerah saat ini, perbaikan jalan secara menyeluruh sulit dilakukan jika hanya mengandalkan APBD.

“Kalau hanya berharap APBD, sampai kapan pun tidak akan tuntas,” ujarnya.

Sebagai solusi, James mengusulkan agar sejumlah ruas jalan di kabupaten/kota, termasuk di Halmahera Barat, dapat ditingkatkan statusnya menjadi jalan nasional.

Ia menilai langkah tersebut penting agar tanggung jawab pembiayaan dan penanganan infrastruktur dapat diambil alih oleh pemerintah pusat.

“Kalau menjadi jalan nasional, maka penanganannya bisa lebih maksimal. Ini solusi yang realistis,” katanya.

Ia juga mendorong agar seluruh pemerintah kabupaten/kota di Maluku Utara duduk bersama untuk memetakan ruas jalan prioritas yang layak diusulkan menjadi jalan nasional. Selain persoalan jalan, James juga menyoroti program kawasan strategis di Halmahera Barat yang hingga kini belum menunjukkan kejelasan.

Padahal, sejak 2025 pemerintah daerah telah melakukan berbagai persiapan, termasuk presentasi di Kementerian PUPR bersama Direktorat Jenderal Cipta Karya.

“Awalnya dijanjikan tender Januari 2026, tetapi sampai sekarang belum juga berjalan. Kami mendapat informasi kemungkinan ditunda karena efisiensi anggaran,” ungkapnya.

Ia mengaku khawatir proyek tersebut kembali tertunda, mengingat pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk mendukung program tersebut.