Bupati Halmahera Tengah Paparkan Strategi Kebijakan Perikanan Nasional di Unkhair Ternate

Ringkasan Berita:1. Bupati Halmahera Tengah, Maluku Utara Ikram M Sangadji kembali dipercaya oleh Unkhair Ternate,sebagai pemateri

2. Ikram M Sangadji menjadi pemateri dalam Program Magister Pascasarjana Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Sabtu (25/4/2026)

3. Ikram M Sangadji membedah secara mendalam materi mengenai Analisis dan Rekomendasi Kebijakan Perikanan Tangkap di Indonesia

TRIBUNTERNATE.COM, WEDA - Bupati Halmahera Tengah, Maluku Utara Ikram M Sangadji kembali dipercaya oleh Unkhair Ternate,sebagai pemateri dalam Program Magister Pascasarjana Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Sabtu (25/4/2026).

Dalam kuliah umum yang berlangsung di Ruang Kuliah III Gedung Pascasarjana tersebut, Ikram M Sangadji membedah secara mendalam materi mengenai Analisis dan Rekomendasi Kebijakan Perikanan Tangkap di Indonesia.

Kehadiran Ikram M Sangadji sebagai pemateri bukan tanpa alasan. Selain menjabat sebagai kepala daerah, ia memiliki rekam jejak profesional yang kuat sebagai mantan Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap di Kemenko Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) RI.

Ia menekankan bahwa kebijakan perikanan nasional harus berpijak pada konsep blue economy, yakni keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian ekosistem laut.

Baca juga: Kunker Ombudsman Maluku Utara di Halmahera Tengah, Perkuat Sinergi dan Pelayanan Publik

Dalam pemaparannya, Ikram M Sangadji menyoroti 2 poin krusial untuk masa depan perikanan Indonesia:

1. Penangkapan Ikan Terukur (PIT) Berbasis Kuota

Penetapan kuota tangkap di WPPNRI harus didasarkan pada data ilmiah terbaru untuk mencegah overfishing.

Pembagian kuota harus proporsional antara industri besar, nelayan lokal, dan kepentingan kawasan konservasi.

2. Pendekatan Ekosistem dalam Pengelolaan Perikanan (EAFM)

Mengintegrasikan perlindungan ekosistem dengan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Pengetatan izin alat tangkap ramah lingkungan dan pelarangan keras terhadap alat yang merusak (seperti trawl dan racun).

Penguatan pengawasan melalui teknologi real-time seperti Vessel Monitoring System (VMS) dan AIS.

"EAFM adalah konsep terpadu yang menyeimbangkan kesehatan ekosistem dengan aspek sosial-ekonomi masyarakat."

"Kita harus mempertimbangkan ketidakpastian sumber daya hayati di masa depan, "jelasnya.

Baca juga: Bupati Halmahera Tengah Ikram M Sangadji Serahkan Sertipikat Tanah ke 336 Warga Patani Utara

Kegiatan perkuliahan berlangsung interaktif dengan antusiasme tinggi dari para mahasiswa magister.

Diskusi banyak berfokus pada tantangan nyata di lapangan serta masa depan pengelolaan laut Indonesia.

"Melalui diskusi ini, diharapkan terjalin sinergi antara dunia akademik dan pemerintah dalam menghasilkan kebijakan yang mampu mendorong kemajuan sektor kelautan nasional, "tandasnya. (*)