Semangat Otonomi Daerah, Pemprov Maluku Utara Perkuat Komitmen Tata Kelola dan Pelayanan Publik

Ringkasan Berita:1. Pemprov Maluku Utara menggelar apel dalam rangka memperingati Hari Otonomi Daerah (Otda) XXIX di halaman kantor gubernur, Senin (27/4/2026)
2. Adapun tema Hari Otonomi Daerah tahun ini adalah 'Dengan Otonomi Daerah, Kita Wujudkan Asta Cita'
3. Pelaksanaan apel diikuti oleh seluruh ASN lingkup pemerintah provinsi dengan komandan apel dari Biro Pemerintahan

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Pemprov Maluku Utara menggelar apel dalam rangka memperingati Hari Otonomi Daerah (Otda) XXIX di halaman kantor gubernur, Senin (27/4/2026).

Adapun tema Hari Otonomi Daerah tahun ini adalah 'Dengan Otonomi Daerah, Kita Wujudkan Asta Cita'.

Pelaksanaan apel diikuti oleh seluruh ASN lingkup pemerintah provinsi dengan komandan apel dari Biro Pemerintahan.

Dalam kesempatan tersebut, Sekprov Maluku Utara Samsuddin A Kadir membacakan amanat Mendagri.

Baca juga: LPKA Ternate Ikut Kegiatan Syukuran Perayaan HBP ke 62 Tahun 2026

Di mana oia mengajak aparatur negara untuk menjadi pilar utama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang responsif, transparan dan akuntabel.

"Saya mengajak seluruh komponen bangsa, khususnya jajaran pemerintah daerah di seluruh Indonesia, untuk terus memperkuat komitmen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik, "ungkapnya.

Mendagri juga menekankan agar momentum Hari Otonomi Daerah dimanfaatkan sebagai sarana untuk mewujudkan Asta Cita, yang merupakan representasi harapan bangsa Indonesia, melalui sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.

Adapun sejumlah hal strategis yang menjadi perhatian utama, baik di tingkat pusat maupun daerah, antara lain:

1. Delapan klaster program prioritas nasional, yaitu:

• Kedaulatan pangan
• Kemandirian energi dan air
• Pendidikan
• Kesehatan
• Hilirisasi dan industrialisasi
• Infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana
• Ekonomi kerakyatan dan desa
• Penurunan kemiskinan

2. Reformasi birokrasi berbasis outcomes melalui penguatan digitalisasi terintegrasi dan inovasi daerah

3. Penguatan kemandirian fiskal daerah

4. Penguatan kolaborasi dan interkonektivitas antarwilayah

5. Peningkatan layanan dasar serta pengentasan ketimpangan

6. Penguatan stabilitas dan ketahanan daerah

Baca juga: Sekkab Halmahera Timur Hadiri Wisuda Sekolah Lansia Tangguh di Wasile

Samsuddin menegaskan bahwa kolaborasi efektif antara pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan kebijakan nasional membutuhkan komitmen bersama.

Menurutnya, pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai pelaksana, tetapi juga harus menjadi mitra aktif dalam merancang kebijakan yang relevan dengan kondisi dan potensi lokal.

"Dengan demikian, diharapkan pembangunan di Indonesia khususnya di Maluku Utara dapat berjalan lebih adil, merata dan berkelanjutan, "tandasnya. (*)