Pemkot Tidore - BPS Perkuat Sinergi Data Sensus Ekonomi 2026

Ringkasan Berita:

1. Wali Kota Muhammad Sinen menegaskan pentingnya validitas data penerima bantuan, khususnya PBI BPJS.
2. Ia meminta seluruh camat, lurah, dan kepala desa aktif berkoordinasi dan mempercepat pendataan agar mendukung verifikasi lapangan oleh BPS.
3. Kepala BPS Tidore Kepulauan, Oki Afrizal, menjelaskan bahwa ground check dilakukan untuk memastikan bantuan iuran BPJS tepat sasaran

RILIS

TRIBUNTERNATE.COM, TIDORE — Pemerintah Kota (Pemkot) Tidore Kepulauan mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE 2026) serta percepatan Ground Check (GC) Penerima Bantuan Iuran (PBI) tahap II.

Dukungan tersebut ditandai dengan sosialisasi yang digelar oleh Wali Kota Tidore Muhammad Sinen bersama Kepala BPS Kota Tidore Kepulauan, Oki Afrizal, di Aula Sultan Nuku Kantor Wali Kota Tidore, Selasa (28/4/2026).

Kegiatan ini diikuti oleh pimpinan OPD terkait, camat, lurah, kepala desa, pendamping PKH, serta operator desa/kelurahan se-Kota Tidore Kepulauan.

Baca juga: Garuda Calling! Ful Bek Kiri Malut United Yance Sayuri Dipanggil TC untuk AFF 2026

Dalam arahannya, Muhammad Sinen menegaskan pentingnya sensus ekonomi untuk memperoleh data yang akurat, khususnya terkait penerima bantuan PBI yang terus diperbarui.

“Saya harap para camat dapat mengoordinasikan lurah dan kepala desa untuk terus bekerja aktif, sehingga data yang dibutuhkan BPS, khususnya data PKH yang belum 100 persen, dapat segera dilengkapi,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPS agar menghasilkan data yang valid dan dapat digunakan sebagai dasar kebijakan.

“Sensus ekonomi dan verifikasi lapangan terkait PBI BPJS membutuhkan data yang valid. Karena itu, saya minta kerja sama dan sinergi semua pihak untuk mempermudah petugas BPS,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BPS Tidore Kepulauan, Oki Afrizal, menjelaskan bahwa ground check dilakukan untuk memastikan data penerima PBI benar-benar akurat, mutakhir, dan tepat sasaran.

“Tujuannya agar bantuan iuran BPJS hanya diterima oleh masyarakat yang berhak serta mendukung kebijakan perlindungan sosial,” jelasnya.

Ia juga meminta seluruh perangkat kelurahan dan desa untuk segera memperbarui data hingga 100 persen.

Baca juga: Usai Pergantian Pimpinan, Pjs Kapolda Malut Pastikan Kamtibmas Tetap Aman

“Jika data tidak diperbarui, ada konsekuensi yang dapat merugikan masyarakat, seperti penonaktifan kepesertaan BPJS PBI,” ujarnya.

Oki berharap seluruh pihak dapat segera menindaklanjuti hasil sosialisasi tersebut agar proses pendataan berjalan optimal.

“Kami mengharapkan kerja sama dari seluruh operator desa dan kelurahan untuk mempercepat pembaruan data,” tandasnya. (*)