Kamis, 7 Mei 2026
Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

Pemprov Malut

Gubernur Maluku Utara Sherly Laos Tekankan Disiplin Kinerja dan Targetkan Penguatan Fiskal Daerah

Dengan APBD Maluku Utara saat ini sekitar Rp 2,7 triliun dan PAD Rp 1,2 triliun, Sherly Laos menargetkan PAD 2026 meningkat menjadi Rp 1,5 triliun

Tayang:
Penulis: Sansul Sardi | Editor: Munawir Taoeda
Dok: Biro Adpim Setda Pemprov Malut
ARAHAN: Gubernur Maluku Utara Sherly Laos. Ia menegaskan pentingnya disiplin kinerja aparatur serta penguatan fiskal daerah saat memimpin apel gabungan, Senin (4/5/2026) di Sofifi 

1. 

2. 

3. 

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Gubernur Maluku Utara Sherly Laos menegaskan pentingnya disiplin kinerja aparatur serta penguatan fiskal daerah saat memimpin apel gabungan, Senin (4/5/2026) di Sofifi.

Apel tersebut diikuti pejabat struktural dan fungsional, mulai dari staf ahli gubernur, pimpinan OPD, hingga ASN dan PPPK di lingkup Pemprov Maluku Utara.

Dalam arahannya, Sherly Laos menyampaikan sejumlah catatan strategis berdasarkan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan sejak 2025 hingga April 2026.

Salah satu sorotan utama adalah kedisiplinan dalam pengelolaan administrasi kepegawaian.

Baca juga: Teknik Informatika Unkhair Ternate Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual, Libatkan Satgas PPKPT

Ia menilai masih terdapat keterlambatan penginputan data rutin oleh sejumlah OPD yang berdampak pada proses pembayaran gaji ASN secara elektronik.

"Ini peringatan terakhir. Jika masih terjadi keterlambatan, akan ada catatan kinerja langsung bagi pimpinan OPD terkait, "tegasnya.

Di sisi lain, Sherly Laos juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas fiskal daerah.

ARAHAN: Gubernur Maluku Utara Sherly Laos.
ARAHAN: Gubernur Maluku Utara Sherly Laos. (Dok: Biro Adpim Setda Pemprov Malut)

Mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2022, batas belanja pegawai maksimal ditetapkan sebesar 30 persen dari total APBD mulai tahun 2027.

Dengan APBD Maluku Utara saat ini sekitar Rp 2,7 triliun dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 1,2 triliun, pemerintah daerah menargetkan PAD 2026 meningkat menjadi Rp 1,5 triliun.

Target tersebut dinilai krusial untuk menjamin keberlanjutan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ke depan.

Gubernur juga mengungkapkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) 2025 yang menempatkan Maluku Utara di peringkat 31 dari 34 provinsi.

Rendahnya kualitas serta integrasi data antar-OPD disebut menjadi kendala utama dalam perumusan kebijakan yang tepat sasaran.

Sumber: Tribun Ternate
Halaman 1/2
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved