Pemprov Maluku Utara Rapat Pengembangan RSJ Sofifi dan Skema BPJS Kesehatan

Ringkasan Berita:1. Pemprov Maluku Utara menggelar rapat terpadu membahas pengembangan RSJ Sofifi dan skema pembiayaan BPJS Kesehatan di ruang Rapat Wagub, Kamis (4/5/2026).

2. Rapat dipimpin langsung Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe dan dihadiri Direktur RS Sofifi, Direktur RSJ Sofifi

3. Dalam rapat tersebut, Sarbin Sehe menegaskan bahwa UU Kesehatan terbaru mengamanatkan tidak ada lagi perbedaan layanan antara RSU dan RSJ

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Pemprov Maluku Utara menggelar rapat terpadu membahas pengembangan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sofifi dan skema pembiayaan BPJS Kesehatan di ruang Rapat Wagub, Kamis (4/5/2026).

Rapat dipimpin langsung Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe dan dihadiri Direktur RS Sofifi, Direktur RSJ Sofifi, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, Kepala BPKAD, Biro Hukum, serta jajaran terkait.

Dalam rapat tersebut, Sarbin Sehe menegaskan bahwa UU Kesehatan terbaru mengamanatkan tidak ada lagi perbedaan layanan antara RSU dan RSJ.

Dengan lokasi RSU Sofifi dan RSJ yang berdekatan, RSJ wajib menyediakan layanan penyakit dalam, kandungan, hingga kamar operasi seperti RSU.

Baca juga: Sakit dan Sempat Dilaporkan Hilang, Anggota Polres Taliabu Aiptu Justinus Dibebastugaskan Sementara

"Konsekuensinya, RSJ harus naik tipe. Ini membutuhkan investasi besar untuk pengembangan fisik dan SDM, "ujar Wagub.

Direktur RSJ Sofifi memaparkan sejumlah kendala operasional yang dihadapi. Realisasi anggaran 2026 masih rendah akibat tertundanya pembayaran NKB dokter spesialis, dokter umum, dan psikolog klinis karena proses administrasi SK.

Jasa tenaga penunjang seperti cleaning service, keamanan, dan sopir baru terbayar satu bulan. 

Sementara itu, biaya operasional listrik dan internet meningkat seiring pembangunan gedung, dan AC ruang rawat belum tersedia.

Sejak BPJS Kesehatan aktif pada April 2026, kunjungan pasien ke RSJ melonjak signifikan.

Namun, stok obat jiwa berada di titik kritis. Sebagian besar item obat antipsikotik dan antidepresan telah habis, sementara RSJ baru mampu menyediakan obat untuk beberapa hari. 

Kondisi ini menjadi perhatian karena pasien dari wilayah kepulauan meminta resep jangka panjang akibat keterbatasan akses Puskesmas. 

"Tanpa terapi kimiawi, beban fiksasi mekanik meningkat dan butuh observasi ketat. Ini risiko bagi pasien dan tenaga kesehatan, "jelas Direktur RSJ.

Untuk mengatasi krisis, RSJ mengajukan kebutuhan mendesak pengadaan obat, bahan habis pakai, dan reagen laboratorium.

Selain itu, dibutuhkan pemenuhan sarana penunjang seperti AC, tempat tidur, dan lemari untuk ruang rawat baru sesuai persyaratan kerja sama BPJS.

Menanggapi hal tersebut, Wagub Malut menginstruksikan Dinas Kesehatan untuk memprioritaskan pemenuhan obat dan bahan habis pakai.