Pemprov Maluku Utara Rapat Pengembangan RSJ Sofifi dan Skema BPJS Kesehatan

"Fokus ke eksekusi. Kalau pasien tidak ada obat, layanan tidak akan jalan, "tegasnya.

Terkait wacana penggabungan RSU Sofifi dan RSJ, Wagub meminta Dinkes membentuk tim kajian internal terlebih dahulu untuk menghitung detail opsi pengembangan, baik penguatan RSU Sofifi maupun penggabungan RSJ dengan kenaikan tipe menjadi rumah sakit lengkap dan modern.

Jika kajian naik ke tingkat Pemda, tim akan diperluas melibatkan BKD untuk aspek ketenagaan, BPKAD untuk aset dan keuangan, serta Biro Hukum untuk legalitas.

"Prinsipnya satu: layanan masyarakat tidak boleh terganggu. Penggabungan harus menghasilkan satu rumah sakit yang benar-benar lengkap, " tambah Wagub.

Adapun langkah tindak lanjut yang disepakati, yakni Dinkes akan memfinalisasi usulan kebutuhan obat dan penunjang BPJS untuk diajukan ke TAPD pekan ini.

Baca juga: Bupati Halmahera Tengah Ikram M Sangadji Resmikan Gedung Baru Ponpes Al-Fatah Sunan Ampel

Sosialisasi internal hasil kajian awal akan digelar di RSJ Sofifi pada Selasa mendatang. RSJ juga diminta melengkapi data pembanding anggaran dan pasien tahun lalu dengan tahun berjalan. 

Sementara itu, Dinkes menahan sosialisasi BPJS secara masif ke seluruh Malut sampai stok obat aman untuk jangka panjang.

Pemprov Malut menargetkan, dengan pemenuhan kebutuhan dasar ini, realisasi anggaran RSJ dapat meningkat signifikan pada triwulan berikutnya dan layanan BPJS berjalan optimal tanpa mengorbankan keselamatan pasien. (*)